Warga Papua ingin punya kebun kelapa sawit

Pepatah hidup bagai roda yang berputar sungguh cocok disematkan kepada keluarga pasangan Samuel Maikea dan Rachel Derione. Keluarga dari suku Iwaro ini tinggal di Desa Puragi, Sorong Selatan, Papua Barat, sejak 2017. Sebelum menetap di Puragi, mereka berpindah-pindah tempat tinggal.

Hidup nomaden membuat kehidupan mereka mengalami pasang surut, apalagi Samuel tak memiliki pekerjaan tetap. Seperti orang Papua pada umumnya, keluarga ini mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan. Samuel berburu, istrinya mencari sagu, juga menjual hasil hutan, untuk bertahan hidup.

Kehidupan keluarga Samuel yang memiliki tujuh anak ini berubah setelah mereka belajar bercocok tanam dari Mulyawan, relawan Yayasan Paramitra. Mulyawan mengajari Samuel dan Rachel, istrinya, belajar tentang pertanian organik pada Agustus 2017. Sejak itulah Samuel, juga warga Puragi lainnya, menanam kangkung, kacang, sawi, dan gambas di kebun desa.

Ketika musim panen tiba, sayur-sayuran itu pun dijual ke tetangga atau ke pasar. Dari hasil berkebun itu, Keluarga Samuel memperoleh sekitar Rp2,5 juta per bulan, jauh lebih banyak dibandingkan penghasilan sebelumnya yang tidak menentu. “Dulu saya kadang dapat Rp500 ribu tiap bulan, kadang malah nggak dapat apa-apa,” kata Rachel. “Sekarang hidup lebih baik, kami jadi jarang mudik ke kampung, ha-ha-ha….”

Mulyawan hanya sebentar bertugas di Puragi. Ia kemudian digantikan oleh penerusnya, anak muda bernama Azhar Anas. Lulusan Institut Pertanian Bogor tahun 2015 ini bercerita tentang kondisi Puragi saat pertama menginjakkan kaki di Puragi pada Agustus 2017.

“Waktu saya datang, kebanyakan warga sudah meninggalkan kebiasaan bertani karena berbagai alasan. Mereka kami ajak untuk kembali menggarap kebun.”

Yang dijadikan kebun adalalah pekarangan rumah warga. Sekarang ada 51 keluarga yang memiliki kebun pribadi. Kebun tersebut membawa perubahan bagi kehidupan warga Puragi.

“Mereka sekarang punya semangat mandiri yang besar. Kalau ada orang yang bisa menjual sayur, yang lain ikut berlomba-lomba ingin melakukan hal yang sama. Walaupun pendapatannya hanya Rp10.000 atau Rp20.000, mereka menganggap hasil itu paling tidak bisa untuk beli gula, atau kebutuhan rumah tangga lain.

Penghasilan dari kebun itu adalah tambahan pemasukan bagi warga. “Sebagian warga laki-laki di sini mendapat penghasilan utama dengan bekerja di perusahaan sawit,” kata Anas.

Untuk membangkitkan semangat warga agar terus berkebun, Anas menyediakan bibit sayur secara gratis. Warga tinggal membudidayakannya di pekarangan masing-masing.

***

Samuel dan Carla hanyalah salah satu contoh tentang keluarga di Papua Barat yang mulai berdaya dan berubah hidupnya meski terdampak oleh industri perkebunan kelapa sawit. Tetangga-tetangga mereka di Puragi pun merasakan perubahan yang sama.

Di dekat Desa Puragi itu, PT Permata Putera Mandiri (PPM), anak perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ), memegang hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit seluas 26.571 hektare. PPM berkomitmen menanam investasi di sektor perkebunan yang berkelanjutan.

ANJ meyakini bahwa pembangunan di Papua Barat membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. ANJ juga berkomitmen untuk menjadi pelopor di Papua Barat dan memastikan seluruh dimensi dari keberlanjutan diperhatikan secara berimbang, tanpa mengesampingkan kepentingan pembangunan ekonomi di wilayah terpencil yang penuh tantangan seperti di Papua dan Papua Barat.

Salah satu caranya dengan memberdayakan ekonomi warga Papua Barat. Pemberdayaan dimulai dari membuat program ekonomi rumah tangga berbasis pertanian, seperti yang dikisahkan oleh Anas.

“Membangun budaya cocok tanam di Sorong Selatan bukanlah hal yang mudah karena masyarakat sudah terbiasa mengambil hasil alam langsung dari hutan,” kata Nunik Maharani, Head of Corporate Communications ANJ.

Di Puragi-Tawanggire, menurut Nunik, masyarakat memang sudah mulai menanam sayur di sekitar rumah, namun mereka belum melakukan diversifikasi dan menggunakan pola budi daya pertanian.

ANJ bekerja sama dengan Yayasan Paramitra mendampingi masyarakat dalam hal bercocok tanam di Desa Puragi-Tawanggire, Saga, Sumano, Benawa, dan Kaori sejak tahun 2016 yang saat ini mulai terlihat hasilnya.

Bahkan panen saat ini dilakukan setiap dua minggu sekali yang hasilnya dijual ke perusahaan dan masyarakat. Melihat pencapaian ini, mulai banyak warga setempat yang menanam sayur di pekarangan rumah masing-masing.

“Selain bercocok tanam, warga lokal kami beri pelatihan tentang penjualan, pengetahuan berhitung, dan pencatatan keuangan sederhana,” kata Nunik.

***

Kepala Desa Puragi, Luther Manaz (72 tahun), menuturkan bahwa sejak perusahaan kelapa sawit membuka perkebunan di daerah sekitarnya, kehidupan warga berubah. “Banyak warga saya yang bekerja di perusahaan. Ada yang jadi sopir, satpam, dan lain-lain,” kata Luther. “Mereka mendapatkan gaji sehingga punya uang untuk beli macam-macam, termasuk membeli genset.”

Luther bercerita bahwa kelapa sawit memiliki makna religius bagi orang Papua. “Kepanjangan kelapa sawit adalah ‘Keindahan Lintas Alam PApua SAya Waktu Ikut Tuhan’,” kata Luther.

“Jadi Tuhan sudah memberi orang Papua tanah yang luas untuk dipergunakan. Hamba-hamba Tuhan, leluhur kami, mengajak kami ikut Tuhan, menanam kelapa sawit,” kata Luther.

Sebelum perusahaan sawit dan sagu masuk ke daerahnya, Luther mengaku sudah menanyakan kepada warganya, apakah mereka akan menerima atau menolak.

“Ternyata banyak penduduk saya ingin perusahaan sagu dan sawit masuk. Mereka semua senang sekarang,” kata Luther. “Sagu itu kependekan dari ‘Suara Allah Gembalakan Umat.”

Tentu saja, kata Luther, ada satu dua orang yang menolak. “Biasa itu,” kata Luther. “Tapi umumnya justru berterima kasih karena perusahaan sudah hadir di sini.”

Itu sebabnya warga di sini ingin punya kebun sendiri. “Masyarakat rindu plasma,” kata Luther.

Sebelum keinginan itu terwujud, Luther mendorong anak-anak muda di desanya untuk bersekolah setinggi-tingginya supaya kelak kembali ke Papua untuk menanam dan mengelola kebun sawit.

***

Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang sangat luas, sekitar 450 ribu kilometer persegi atau hampir empat kali luas Pulau Jawa. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam. Ironisnya, dibanding pulau-pulau di bagian barat Indonesia lainnya, Papua justru tertinggal secara ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan sosial.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, Papua dan Papua Barat adalah provinsi yang memiliki daerah tertinggal terbanyak.

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten dengan wilayah dan masyarakat yang kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas, serta karakteristik daerah.

Intervensi manusia atau program yang paling memungkinkan untuk memajukan daerah-daerah tersebut tentunya berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, serta manusianya.

Pembangunan daerah atau kawasan tertinggal, jelas berbeda dengan pembangunan di kawasan yang sudah memiliki infrastruktur – dalam kacamata bisnis, tempat-tempat ini jauh lebih menguntungkan, baik dari segi efisiensi biaya maupun pasar yang sudah tersedia.

Di Papua, pemerintah bekerja keras membangun jalan, bandar udara, sentra produksi, pasar dan kawasan wisata – beberapa di antaranya sudah mulai beroperasi – dengan tujuan mengakselerasi konektivitas, kemajuan serta kesejahteraan dan perdamaian di wilayah ini.

Oli yang dapat ikut melancarkan mesin pembangunan sebuah daerah adalah modal dari luar (investor). Salah satu investasi yang masuk ke Papua datang dari perusahaan kelapa sawit.

Persoalannya, menanam investasi di Papua bukan sesuatu yang mudah. Bagi pemodal perkebunan kelapa sawit, ada dua isu utama yang harus dihadapi: deforestasi dan konflik kepemilikan lahan. Bahkan sebelum datang, perusahaan-perusahaan kelapa sawit sudah menyandang beban, dicurigai akan melakukan deforestasi dan mencaplok tanah rakyat.

Padahal perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di sana mengaku memiliki komitmen terhadap lingkungan dengan menerapkan penanaman sawit berkelanjutan yang memenuhi standar RSPO dan ISPO. Mereka juga mengklaim selalu berkomunikasi dengan warga lokal untuk mencari solusi terhadap isu sengketa lahan.

Untuk menjembatani kepentingan yang berbeda-beda itu tentu saja dibutuhkan peran banyak pihak turun tangan. Pemerintah pusat, daerah, industri, organisasi masyarakat, harus duduk bersama untuk mencari solusi bersama demi kepentingan Papua. Jika tidak, keinginan warga Papua untuk mempunyai kebun sawit dan meningkat kesejahteraannya, seperti yang dikatakan Luther, tak bakal terwujud selamanya. ***