Kontan Harian, 6 Februari 2019
Uni Eropa menunda menerbitkan pedoman Delegated Act yang memasukkan kelapa sawit dalam kategori risiko tinggi (high-risk) Indirect Land Usage Change (ILUC). Pedoman tersebut tertuang dalam perjanjian-perjanjian Renewable Energy Directive II (RED II) tentang penggunaan bahan bakar nabati (BBN) di Uni Eropa. Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar menyampaikan, seharusnya Delegated Act terbit pada 1 Februari 2019. Sebelum ia menyampaikan, pihaknya siap melayangkan surat keberatan pada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) bila Delegated Act ini terbit karena disinyalir menjadi bentuk perlakuan dagang tidak adil untuk minyak kelapa sawit.