Papua Barat kembali berkomitmen untuk menjadikan 70% kawasannya sebagai wilayah konservasi. Hal ini diutarakan oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan dalam perhelatan International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) 2018.

Pemerintah daerah saat ini tengah merampungkan aturan main berupa Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Aturan ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk meninjau ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Papua Barat.

Perlu diketahui, hingga komitmen ini berusia hampir tiga tahun, Papua Barat belum memiliki instrumen hukum apa pun yang khusus mengatur pembangunan berkelanjutan. Saat ini, pembahasan Raperdasus masih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathanael Mandacan menargetkan Raperdasus untuk disahkan sebelum 2018 berakhir, agar proses sosialisasi dapat segera dimulai. “Kita berharap nanti 2019, 2020 itu proses sosialisasi. Sudah dimulai dengan pemutaran film,” ujar Nathanael di sela acara ICBE 2018, pada Selasa (9/10) siang.

Head of Corporate Communication PT ANJ Nunik Maharani menerima plakat penghargaan dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam acara ICBE 2018 di kompelks kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (10/10

Tantangan Provinsi Konservasi

Komitmen untuk menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi bukan perihal mudah, sebab dilain sisi, pembangunan daerah juga harus berjalan.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa pembangunan berbagai sektor di Papua Barat masih tergolong lambat, jika dibandingkan dengan pembangunan di provinsi-provinsi lain di Indonesia.  Katakanlah untuk pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Papua Barat di urutan ke-2 terendah di seluruh Indonesia. IPM Papua Barat adalah 62,99, jauh di bawah rata-rata IPM Indonesia di angka 70,81. Standar pendidikan, standar kesehatan, dan standar kehidupan layak menjadi menjadi komponen penyusun IPM.

Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS pada kuartal ke-3 tahun 2017 juga menempatkan Papua Barat di peringkat ke-5 terendah di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01%, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,07%.

Nathanael mengharapkan, perusahaan kelapa sawit yang berinvestasi di Papua Barat dapat berperan dalam memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat adat Papua, melalui aturan main yang diatur dalam Raperdasus Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Salah satu caranya adalah dengan menambah nilai guna tanaman kelapa sawit, sebelum buah kelapa sawit dikirim keluar Papua Barat.

“Kita berharap, potensi yang ada di sini bisa diolah di sini,” kata Nathanael di kompleks kantor Gubernur Papua Barat, pada Rabu (10/10) petang. Ia menambahkan, “perusahaan wajib memberi nilai tambah terhadap potensi yang ada di sini. Jadi kalau kelapa sawit, nilai tambahnya apa? Itu yang tadi saya bilang, bikin pabrik (minyak goreng) di sini. Supaya rakyat juga ada yang kerja.”

Provinsi Konservasi bagi Perkebunan Kelapa Sawit

Komitmen untuk mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dan perusahaan kelapa sawit.

Kualitas infrastruktur yang ada dan keadaan geografis Papua menjadi contoh tantangan untuk mengembangkan bisnis bagi para investor. Pasalnya, konservasi akan sulit berjalan apabila kegiatan bisnis tidak lancar.

Belum lagi, kualitas sumber daya manusia Papua yang juga tertinggal, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini disampaikan Nunik Maharani Maulana, Head of Corporate Communications PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ), di acara ICBE 2018, pada Selasa (9/10) sore.

“Kami tentu ingin agar sebanyak-banyaknya masyarakat Papua bisa ikut terlibat dalam pengembangan perusahaan. Tetapi kita tahu bahwa dengan persoalan sosial, bahwa dengan tingkat pendidikan minim, akan jadi sulit bagi kami mendapatkan SDM yg memang memenuhi kebutuhan perusahaan,” terang Nunik.

ANJ telah hadir di Papua Barat sejak tahun 2007 dengan mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit dan sagu. Dalam pandangan Nunik, keinginan pemerintah provinsi Papua Barat untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan sudah sejalan dengan visi ANJ. Untuk lebih memahami konsep provinsi konservasi, cakupan wilayahnya, dan dampaknya terhadap operaisonal ANJ di Papua Barat, ANJ berpartisipasi sebagai salah satu sponsor ICBE 2018.

“Kami punya visi meningkatakan kualitas hidup manusia dan alam. Jadi, kami selalu memandang bahwa bisnis harus seimbang, untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan. Tidak mungkn bisnis bisa melakukan visi itu, atau menjaga keseimbangakan itu, tanpa dari sisi bisnisnya juga profitable. Jadi, buzz word-nya adalah keseimbangan.”

Meski demikian, Nunik juga mengaku bahwa Papua adalah daerah yang kompleks. Untuk itu, jejak rekam dan model yang diterapkan ANJ untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan Papua  bisa jadi berbeda degan model yang selama ini diterapkan ANJ di wilayah-wilayah lain, seperti Sumatera, Belitung, dan Kalimantan Barat.

“Jadi harus menggunakan strategi berbeda untuk pengembangan wilayahnya, harus kontekstual Papua, tidak bisa disamakan dengan wilayah barat. Inilah yang kami juga ikuti dinamikanya, meski kita sudah berada di sini sejak 2007, kami terus berdialog dan juga ingin mengetahui, yang tepat dan terbaik untuk konteks Papua itu seperti apa,” tutup Nunik.

Share This