The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengatakan bahwa semua pihak dalam mata rantai pasok minyak sawit memiliki perannya masing masing dalam mendorong praktik berkelanjutan dalam di bidang perkelapa sawitan, termasuk dalam memberantas penggunaan pekerja dibawah umur dalam industri ini.
Merespons sebuah laporan dari Associated Press yang menyoroti kasus penggunaan pekerja dibawah umur di perkebunan sawit, RSPO menegaskan bahwa organisasi ini telah melarang penggunaan buruh dibawah umur semenjak didirikan and juga memiliki standar yang jelas mengenai perlindungan hak anak, tetapi RSPO juga menambahkan bahwa para pemangku kepentingan lainnya juga harus memainkan peran dalam menghadapi masalah ini.
“Perburuhan dibawah umur bukan sesuatu yang dapat ditangani RSPO sendiri. Peran pemerintah dan penegakkan peraturan serta perundangan di negara negara produsen terus memainkan peran penting disamping skema sertifikasi sukarela, dalam mengatasi tantangan rumit ini,” demikian RSPO dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada The Palom Scribe Selasa (5/1.)
RSPO mengatakan bahwa walaupun laporan Associated Press tidak secara spesifik merujuk kepada pelanggaran yang terjadi di perkebunan yang telah tersertifikasi oleh RSPO, namun organisasi ini mengakui bahwa penggunaan buruh dibawah umur memang masih merupakan hal yang sering secara tersembunyi terjadi di daerah pertanian dengan pendapatan rendah, termasuk di sektor sawit.
“Kami menghimbau kepada semua anggota, pemangku kepentingan, masyarakat madani dan pemerintahan untuk membangun inisiatif sukarela di sektor swasta dengan melaksanakan dan menegakkan hukum hukum perburuhan untuk memastikan bahwa semua perusahaan dimanapun mereka beroperasi, menaati standar yang konsisten untuk berlaku secara bertanggung jawab serta menangani isu-isu sosial dan lingkungan yang berdampak negatif kepada sektor ini,” demikian RSPO.,
RSPO juga menambahkan bahwa diskusi yang terbuka dan transparan, seperti yang di garis bawahi dalam laporan Associated Press akan dapat membantu menarik lebih banyak perhatian terhadap tanaman yang tidak tersertifikasi dan membantu organisasi ini untuk mendorong lebih banyak produsen untuk mengadopsi standar keberlanjutannya.
“Tetapi ini juga bukan hanya mengenai petani dan produsen di Malaysia dan Indonesia. Kita tahu bahwa semua pihak dalam mata rantai pasok global memiliki peran yang harus mereka mainkan, termasuk para konsumen. Di RSPO kami menyebutnya sebagai Berbagi Tanggung Jawab,” RSPO mengatakan dalam pernyataan tersebut. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar minyak sawit di dunia.
Organisasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini juga menegaskan akan terus berlaku dengan sigap dan tegas dalam menangani pelanggaran apapan dari standarnya dengan menyelidiki semua keluhan yang masuk sesuai dengan prosedurnya yang ketat.
“Kami harus terus bergantung kepada dukungan para mitra dalam membantu kami mengidentifikasi dan mengangani celah celah yang ada dalam penegakkan dan dalam lebih memperkuat penjaminn dan pengawasan standar perburuhan – baaik melalui proses pengaduan kami atau mekanisme lainnya,” tambahnya
Sejak 2018, RSPO mengharuskan anggotanya untuk memberikan bukti identifikasi foto serta bukti lainnya untuk memastikan umur para pekerjanya. RSPO mengatakan bhawa ke 4.900 anggotanya telah memiliki komitmen kepada standar yang jauh melebihi standar skema pertanian lainnya.