The Palm Scribe

Sawit Watch : Perbaikan Tata Kelola Sawit “Runyam” Akibat UU Omnibus Law 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2020 hanya akan membuat menyulitkan proses perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang sudah mendesak, demikian Sawit Watch mengatakan.

“Bicara soal industri sawit, kita semua sepakat bahwa perlu adanya perbaikan dalam tata kelola kebunnya. Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja justru membuat proses perbaikan tata kelola sawit itu menjadi runyam,” ujar Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch  dalam sebuah siaran pers yang diterima The palm Scribe Rabu (7/10.)

Inda mengatakan bahwa walaupun hasilnya belum begitu menggembirakan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit, termasuk utamanya penyelesaian kasus sawit di kawasan hutan.

Pemerintah, diantaranya telah  menerbitkan kebijakan moratorium sawit sebagai salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan industri ini. Pemerintah juga sudah menerbitkan beberapa kebijakan lain seperti PP No. 60 tahun 2012, PP No. 104 tahun 2015, dan Perpres No. 88 tahun 2017 untuk mendukung penyelesaian persoalan sawit dalam kawasan hutan seperti diamanatkan moratorium.

Namun Inda mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kasus sawit di kawasan hutan yang dapat diselesaikan melalui inpres ini padahal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyatakan bahwa terdapat 3,4 juta ha perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.

Ia juga menekankan bahwa jika ditelisik lebih mendalam, data-data tentang kehutanan khususnya berkenaan data spasial kawasan hutan sampai saat ini belum transparan, dan publik susah untuk mendapatkannya.

“Secara tiba-tiba UU Cipta Kerja menerobos yang sedang berjalan dan menawarkan model penyelesaian ‘berbau’ pemutihan. Model penyelesian gaya UU Cipta Kerja ini memendam potensi untuk penyelesaian, ada potensi perizinan diabaikan, tidak transparan serta berujung pada kerugian publik dan keuntungan segelintir kelompok saja, serta dugaan korupsi seperti diabaikan,” ujar inda.

Ia menggaris bawahi bahwa pengesahan Omnibus Law ini terjadi ditengah penolakan dari berbagai kalangan yang menilai undang undang ini sebagai tidak memihak rakyat kecil dan mementingkan investasi. 

“Apakah hal ini ada kaitannya dengan tahun politik 2024, waktu akan menjawab?,” tanya Inda.

Omnibus Law Cipta Kerja ini juga ditolak oleh berbagai organisasi buruh yang juga mengatakan bahwa produk undang-undang ini tidak berpihak kepada buruh dan hanya menguntungkan pengusaha demi mengalirnya investasi.

Beberapa pegiat LSM lingkungan dan perburuhan sudah mengatakan rencana mereka untuk menggugat Omnibus Law Cipta Kerja ini.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Ikuti media sosial kami untuk terus mendapatkan kabar mengenai kelapa sawit, Anda dapat menemukan tautannya di sisi kiri halaman ini.
Share This