The Palm Scribe

Satu Juta Hektar Perkebunan Sawit Beroperasi di Hutan Primer dan Lahan Restorasi Gambut

Dari kanan ke kiri: Teguh Surya dari Madani, Achmad Surambo dari Sawit Watch dan Arie Rompas dari Greenpeace

Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan telah menemukan lebih dari satu juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan alam primer maupun prioritas restorasi gambut di 24 provinsi di Indonesia, dan karenanya menghimbau pemerintah untuk segera menangani masalah ini.

“Peninjauan perizinan terhadap 1 juta hektar kebun sawit di Kawasan hutan primer dan Kawasan gambut tersebut mendesak dilakukan karena merupakan kunci pencapaian komitmen iklim Indonesia dan sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hutan dan lahan,” ujar Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam sebuah bincang media Selasa (10/9).

Madani, menurut sebuah rilisnya, telah melakukan analisis spasial tumpang tindih perizinan di wilayah Peta Indikatif Penundaan Izin Baru Revisi XV (PIPPIB Revisi XV) dan menemukan1.001.474,07 hektar perkebunan sawit, milik 724 perusahaan yang berada di dalam Hutan Primer dan Lahan Gambut yang tersebar di 24 provinsi.

Hasil analisa Madani menemukan adanya 384 perusahaan dengan total luasan 540.822 hektar berada di lahan gambut, 102 perusahaan dengan total luasan 237.928 hektar berada di hutan primer, dan ada 238 perusahaan dengan total luasan 222.723 hektar berada di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya (333 Perusahaan) dengan luasan 506.333 hektar berada di 7 provinsi prioritas restorasi gambut.

Analisa tersebut dilaksanakan untuk mendorong optimalisasi kebijakan terkait moratorium sawit, yang bersama dengan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam dan lahan gambut merupakan dua langkah positif pemerintah dalam pembenahan tata kelola hutan dan lahan.

Sebelumnya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyampaikan temuan bahwa terdapat 3,47 juta hektar perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan.

“Keberadaan 1 juta hektar perkebunan sawit di kawasan hutan primer dan kawasan gambut ini adalah tantangan bagi tim kerja moratorium sawit untuk menyelesaikan dan mencari solusi terbaiknya,” sambung Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch pada yang sama.

Achmad mengatakan bahwa selama satu tahun ini, tim kerja moratorium sawit masih melakukan persiapan baseline data, padahal sudah banyak data yang dimiliki oleh kementerian/lembaga terkait.

“Konsolidasi data yang memakan waktu lama menunjukkan bahwa koordinasi antar Kementerian/Lembaga masih kurang baik. Sangat disayangkan waktu satu tahun dihabiskan hanya untuk persiapan data, mengingat Inpres moratorium sawit ini hanya berumur tiga tahun,” tambah Achmad.

Dalam analisis Greenpeace, masih ada wilayah seluas 33,3 juta hektar tutupan hutan alam primer dan 6,5 juta lahan gambut yang belum terlindungi diluar peta moratorium dan di luar kawasan hutan lindung dan konservasi, sementara wilayah moratorium masih terancam dengan keberadaan konsesi perusahaan termasuk ijin perkebunan sawit.

“Satu juta hektar konsesi sawit dalam hutan alam primer dan lahan gambut  adalah ujian nyata bagaimana moratorium permanen dijalankan, dengan mencabut izin tersebut pemerintah  menunjukan keseriusan untuk melindungi hutan dan lahan gambut tersisa dan bukan sekedar propaganda,” kata Arie Rompas, Forest Campaigner Team Leader, Greenpeace Indonesia.

Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan 4,5 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut selama moratorium hutan, dimana 1,6 juta hektar telah diberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit, kayu pulp, penebangan hutan dan pertambangan. “Jika ijin-ijin ini tidak dievalusi dan dicabut maka hal yang sama akan terjadi pada  1 juta hektare sawit di hutan alam primer dan lahan gambut tersebut,” tambahnya..

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit yang akan berumur satu tahun pada 19 September 2019 ini. Selain itu, pada 5 Agustus 2019 lalu, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Share This