The Palm Scribe

Sanksi Perdata Memastikan Perusahaan Tidak Akan Membakar Lahan: Pakar

membakar lahan

Adalah tidak masuk akal untuk mendakwa perusahaan besar bahwa mereka membakar lahan mereka sendiri karena sanksi perdata yang akan mereka hadapi demikian berat, demikian seorang pakar hukum kehutanan dan lingkungan mengatakan.

Sadino, yang mengajar hukum kehutanan dan lingkungan pada beberapa universitas swasta di Jakarta, Tangerang, Bandung dan Semarang, mengatakan bahwa diantara tiga jenis sanksi yang dihadapi korporasi bila kebakaran ditemukan di area konsesi mereka – administratif, pidana dan perdata – yang terakhirlah yang paling ditakuti perusahaan.

“Gugatan perdata yang paling ditakuti… nilai gugatannya fantastis,” ujar Sadino dalam sebuah diskusi daring mengenai kebakaran hutan dan lahan yang diorganisir oleh Gabungan Produsen Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Selasa (16/6).

Ia mengatakan bahwa rata-rata nilai gugatan perdata bagi perusahaan yang kedapatan lahannya terbakar berada di sekitar Rp 400 juta per hektar. Jika saja kebakaran melanda 500 hektar, suatu jumlah yang tidak jarang dalam kebakaran hutan dan lahan, maka perusahaan harus membayar Rp 200 miliar. “Berapa sih nilai perkebunan per hektarnya?’ tanya Sadino dengan menjawab sendiri bahwa nilai perkebunan jelas jauh dibawah angka itu.

Sadino mengambil contoh sebuah perusahaan hutan tanaman industri di Riau yang mengalami kebakaran di konsesinya dan dihukum membayar biaya ganti rugi dan pemulihan sebesar Rp 16.2 triliun dalam gugatan perdata. Aset perusahaan saja tidak sampai seratus milyar, ujar Sadino dengan menambahkan bahwa adalah tidak mungkin bagi perusahaan tersebut untuk membayar uang sedemikian banyak yang ditentukan berdasarkan peraturan menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014.

Sadino mengatakan bahwa hukum seharusnya rasional dan dapat dieksekusi. Gugatan perdata dalam kasus ini jelas tidak akan dapat dieksekusi, tambahnya.

“Mungkinkah KLHK mengajak semua stakeholder lainnya untuk merumuskan kembali PerMen LH nomor 7 tahun 2014 ini?” tanyanya.

Perumusan kembali itu, ujarnya,  untuk melindungi semua pihak yang melakukan usaha di Indonesia dan secara akademik juga perlu ditinjau untuk direvisi dengan standar  kompensasi dan biaya pemulihan yang lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut konsep “straight liability” dalam hukum dan peraturan Indonesia mengenai kebakaran hutan dan lahan, sebuah perusahaan akan bertanggung jawab akan kebakaran yang terjadi di lahan konsesinya, tak pandang bulu apakah kebakaran itu disengaja atau tidak, apakah berasal dari api yang menyebar dari daerah lain, atau diakibatkan oleh orang lain diluar perusahaan.

Sadino juga mengatakan bahwa kementerian seharusnya juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mempersiapkan standard operation procedure untuk kasus kebakaran hutan dan lahan.

“Jika perusahaan telah menjalankan SOP tersebut dan dapat dibuktikan secara hukum, amak dia adalah sebagai pihak yang beritikad baik sehingga tidak langsung dikenakan tanggungjawab mutlak,” ujarnya.

Pada saat ini, perusahaan, termasuk perkebunan kelapa sawit, akan menghadapi gugatan perdata apakah mereka telah atau belum memenuhi semua persyaratan pencegahan dan pengendalian api.

Sadino juga menghimbau kepada para perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan perundangan dan peraturan, seperti penyediaan sarana dan prasarana, perlengkapan maupun tenaga kerja untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, dan yang lebih penting lagi adalah mendokumentasikan kesemuanya agar dapat mendukung di pengadilan bila kelak diperlukan.

“Apa yang diatur dalam sarana dan prasarana harus dilengkapi supaya tidak disalahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan pada kesempatan yang sama bahwa penerapan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tidak kaku dan beberapa faktor seperti kepatuhan perusahaan juga ikut dipertimbangkan. Tetapi ia tidak berbicara lebih detail mengenai hal ini.

“Saya kira hal hal seperti ini juga dipertimbangkan,” ujarnya.

Hendroyono juga mengatakan bahwa selain memenuhi semua persyaratan yang diminta peraturan dan perundangan, perusahaan juga sebaiknya memetakan daerah daerah dengan potensi kebakaran tinggi dalam konsesi mereka.

Ia mencontohkan daerah dalam konsesi yang sudah ditempati dan diusahakan penduduk setempat sejak lama, daerah yang masih berada dalam konflik tenurial dengan pihak lain, maupun daerah yang sudah diklasifikasi sebagai daerah dengan nilai konservasi tinggi hingga tidak diusahakan perusahaan.

Dengan dimasukinya musim kemarau, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi agar tahun ini tidak lagi terjadi kebakaran hutan lahan yang sudah setiap tahunnya terjadi di Indonesia.

Baca lebih banyak berita oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Share This