Transparansi mengenai konsesi perkebunan kelapa sawit serta batas-batasnya sangatlah penting disaat kebakaran hutan dan lahan seperti yang kini sedang dialami Indonesia, karena akan dapat membantu menyanggah banyak retorika di seputaran masalah ini, ujar CEO Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Darrel Webber.
“Dengan menerbitkan batas-batas legal anggota kami dan memberikan akses kepada publik untuk melakukan analisis, diharapkan akan dapat menghilangkan banyak retorika emosional di seputaran topik kebakaran hutan dan perkebunan kelapa sawit,” Webber mengatakan dalam sebuan wawancara via email dengan The Palm Scribe.
lndonesia, yang kini sedang menghadapi fenomena El Nino, juga sedang menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang meluas di beberapa provinsi dalam beberapa minggu terakhir ini. Kebakaran luas ini telah menimbulkan asap pekat yang tidak saja menutupi langit di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga sudah menyebar dan menutupi beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Banyak pihak, terutama di kalangan pegiat lingkungan, menyalahkan perkebunan besar kelapa sawit atas kebakaran luas ini.
The Global Forest Watch Fire, sebuah kemitraan beberapa organisasi non pemerintah yang diinisiasi oleh World Resources Institute (WRI) dalam serangkaian analisisnya berdasarkan peta dari data penginderaan satelit setiap minggunya, menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di luar daerah konsesi, termasuk perkebunan kelapa sawit.
“Dari perspektif kami, jauh lebih penting bahwa peta-peta tersebut dapat diakses oleh publik, mengingat kebakaran hutan di Indonesia sekarang ini. Hal ini pasti akan dapat membantu menciptakan diskusi yang lebih obyektif di sekitar topik yang sangat emosional seperti halnya kabut asap ini,” ujar Webber.
Ia juga mengucapkan selamat kepada Indonesia yang telah mengizinkan diterbitkannya peta produsen anggota RSPO di negeri ini, dan berharap bahwa peta peta tersebut juga akan dapat melengkapi Kebijakan Satu Peta pemerintah Indonesia.
Lebih lanjut Webber mengatakan bahwa produsen kelapa sawit di Asia, Pasifik, Amerika Latin dan Afrika telah memiliki komitmen terhadap transparansi dan telah menyampaikan peta perkebunan mereka secara sukarela untuk diterbitkan oleh RSPO. Namun, pengecualian terjadi di Malaysia, dimana kekhawatiran akan melangar Akta Resmi Rahasia (Official Secret Act /OSA) tahun 1972 telah membuat RSPO mengambil keputusan untuk tidak menyertakan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Malaysia dalam peta-peta ini.
Dengan pengecualian untuk Sabah, yang telah memberikan izin bagi RSPO untuk menerbitkan konsesi perkebunan dan pabrik para anggota RSPO yang memiliki operasi di negara bagian Malaysia tersebut.
“Kami berharap agar pemerintah yang baru mau terbuka terhadap tingkat transparansi yang lebin tinggi. Dalam pengertian kami, pemerintah Malaysia sekarang ini memang sedang mengharapkan tercapainya perbaikan transparansi di banyak tingkatan, termasuk dalam komitmen publik mereka,” ujar Webber seraya menambahkan bahwa organisasinya kini masih berusaha mendapatkan kejelasan dari pemerintah Malaysia mengenai penerbitan peta konsesi lahan tersebut.
Ia menegaskan bahwa para produsen Malaysia, telah menyampaikan peta batas-batas operasi mereka yang berada di luar Malaysia, termasuk di Indonesia. Webber juga menegaskan bahwa walaupun tidak sempurna, RSPO dan para anggotanya berada terdepan dalam hal masalah transparansi.
“Transparasi seperti ini tidak akan ditemui pada komoditas pertanian lainnya, bahkan mungkin juga pada komoditas manapun. Para produsen Indonesia memainkan peran besar dalam memperlihatkan transparansi seperti ini,” ujar CEO yang berbasis di Malaysia ini.
Darrel Webber mengutarakan harapannya agar diskusi obyektif yang bersumber dari transparansi ini, akan dapat membantu mengidentifikasi berbagai solusi nyata dan mendorong kerjasama yang lebih luas dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang kini terjadi hampir setiap tahun.
Berangkat dari hasil analisa peta oleh Global Forest Watch Fire, hasil analisis RSPO menurut Weber juga memperlihatkan bahwa kebakaran hutan saat ini nampaknya terjadi di luar konsesi perkebunan kelapa sawit.
Direktur Jendral Perkebunan Kasdi Subagyono mengatakan pada pekan lalu bahwa pemerintah Indonesia sebentar lagi akan meluncurkan “Peta Kelapa Sawit Nasional”-nya, dan hal ini hanya masih menunggu diselesaikannya aspek legal dari peta-peta tersebut. Kasdi mengatakan bahwa peta-peta ini, dibuat berdasarkan data penginderaan satelit yang telah selesai diverifikasi, serta akan mencakup data seperti tutupan kperkebunan kelapa sawit, luasan konsesi, serta kepemilikannya.