Photo Credit: Agence France-Presse (AFP)
IUCN, sebuah organisasi internasional di bidang konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan menilai standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memiliki skor tertinggi dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati dan tingkat jaminan kepastian standardisasi.
Dalam laporan terakhir yang dikeluarkan minggu lalu, International Union for Conservation of Nature (IUCN) Belanda menyimpulkan bahwa RSPO menunjukkan hasil terbaik dalam kaitannya dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan tingkat jaminan standardisasi, mencapai “hampir 70 persen dari skor maksimum untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan sedikit di atas 85 persen untuk tingkat jaminan.”
Masih menurut laporan tersebut, dua standar keberlanjutan minyak kelapa sawit level nasional, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) tertinggal di belakang pada dua tolok ukur yang ditetapkan, yang masing-masing menghasilkan 16 dan 18 persen dari skor maksimum untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Lebih detail, MSPO mencetak 55 persen pada tingkat jaminan sedangkan ISPO tidak dapat sepenuhnya dinilai untuk kriteria tingkat jaminan karena kurangnya informasi dari sumber-sumber utama.
“Standar nasional Indonesia (ISPO) dan Malaysia (MSPO), jauh dari memuaskan dan berisiko memberikan cap keberlanjutan tanpa kriteria dan jaminan yang kuat,” kata laporan IUCN tersebut, dengan menambahkan bahwa standar nasional ini memainkan peran penting dalam memastikan jaminan standardisasi di tingkat nasional bagi produsen minyak sawit.
Dua standar lain, Keberlanjutan Internasional dan Sertifikasi Karbon (ISCC) EU dan Plus, menurut laporan IUCN tersebut, menunjukkan hasil yang hampir sama pada kedua keanekaragaman hayati dan tingkat tolok ukur jaminan. Sedikit perbedaan dalam kaitan tingkat jaminan terletak pada bagaimana standar-standar lain diakui, serta dalam kondisi tertentu.
Dalam hal minyak sawit bersertifikasi ISCC UE untuk penjualan biofuel yang dijual sebagai “UE Renewable Energy Directive (RED) Compliant”, ada risiko yang lebih tinggi, yaitu kelapa sawit bersertifikasi terdiri dari kelapa sawit bersertifikasi dari selain yang diakui UE, yang bisa jadi mungkin standarnya lebih rendah.
Sementara itu, standar ISCC dan Jaringan Pertanian Berkelanjutan (SAN) mencetak skor rata-rata, serta masih harus membahas beberapa bidang yang menjadi perhatian, yaitu yang skornya lebih rendah.
Laporan yang berisi hasil penilaian oleh IUCN Palm Oil Taskforce Belanda tentang berbagai standar dan kriteria yang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan tingkat jaminan dalam industri minyak sawit. Laporan ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan dan pemerintah bergerak ke arah minyak sawit berkelanjutan, dengan memberikan wawasan tentang kualitas dan tingkat kepastian standar keberlanjutan untuk minyak sawit.
Laporan ini menilai tingginya persyaratan keanekaragaman hayati dan jaminan dari enam standar keberlanjutan dengan pangsa pasar terbesar dalam produksi minyak kelapa sawit bersertifikat. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa standar RSPO terbaru tahun 2018 memberikan standar terbaik untuk melindungi keanekaragaman hayati. Laporan ini juga memberikan rekomendasi tentang bagaimana perusahaan dapat membantu meningkatkan penerapan standar dari kategori yang ditetapkan secara lebih ketat.
Minyak kelapa sawit sering dipandang sebagai pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi IUCN mengatakan dalam laporannya bahwa mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak lainnya dalam skala besar kemungkinan justru akan meningkatkan produksi tanaman minyak lain yang kurang efisien lahan, sehingga hanya bersifat menggantikan daripada menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati global yang signifikan, yang disebabkan oleh minyak kelapa sawit (IUCN, 2018). Namun, membatasi atau menghentikan ekspansi kelapa sawit secara lebih lanjut (seperti kebijakan moratorium di Indonesia) tetaplah sangat relevan.
IUCN Belanda mendukung peran standardisasi keberlanjutan agro-komoditas secara sukarela sebagai elemen penting dalam langkah-langkah tata kelola yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian, perdagangan, dan konsumsi.