The Jakarta Post, 5 July 2018
Pemerintah sedang mengumpulkan dukungan internasional untuk melawan rencana Uni Eropa untuk membatasi masuknya bahan bakar nabati ke pasar UE dengan menetapkan kriteria tambahan untuk produk minyak sawit. Uni Eropa telah sepakat untuk memperpanjang tenggat waktu untuk menghentikan penggunaan biofuel dari 2021 ke 2030. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah menganggap kesepakatan baru itu masih tidak adil. Luhut berpendapat bahwa kriteria untuk biofuel berbasis minyak nabati yang akan berlaku pada Februari 2019 tidak adil bagi Indonesia. Pada bulan Agustus 2018, pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan petani sawit, Uni Eropa dan PBB untuk membahas kriteria yang dapat diterima untuk minyak sawit dengan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Sementara itu, pada bulan September, pemerintah akan bertemu dengan PBB untuk membahas dampak dari penghapusan minyak sawit dalam biofuel di masa depan, terutama dalam hal peningkatan kemiskinan, katanya.