The Palm Scribe

Resistensi Terhadap Kebijakan Pembekuan Impor Sawit Uni Eropa

Indonesia mempertimbangkan tindakan balasan terhadap Uni Eropa bila organisasi regional ini memberlakukan pembekuan impor sawit Indonesia dalam program energi terbarukannya pada tahun 2021, menurut beberapa pejabat dan pengamat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti dikutip dalam sebuah laporan yang diunggah pada laman resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan usaha untuk menjamin tetap terbukanya akses minyak sawit Indonesia ke pasaran Uni Eropa.

Ilustrasi

Dalam laporan tersebut, Kalla berkata ketika sedang berada di Manado pada tanggal 19 Maret 2018, bahwa salah satu tindakan balasan terhadap pembekuan impor sawit adalah tidak lagi membeli pesawat terbang buatan Uni Eropa.

Pada bulan Januari lalu, Parlemen Eropa memutuskan untuk secara bertahap menghilangkan penggunaan minyak kelapa sawit, termasuk dari Indonesia melalui program energi terbarukannya hingga pada tahun 2021. Mereka juga ingin membatasi konsumsi biodiesel dari tanaman pangan  di negera anggotanya pada tingkat konsumsi 2017 dan tidak melebihi 7 persen dari semua bahan bakar minyak mereka pada tahun 2030.

Fadhil Hasan, ekonomis senior dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF),  mendukung gagasan Kalla.

“Memang sudah seharusnya begitu, pemerintah harus tegas. Jangan mau produk CPO kita didiskriminasi oleh Eropa. Kalau tahun 2021, Uni Eropa sampai menghentikan impor CPO dari Indonesia untuk produk viodieselnya, Indonesia harus membalasnya, kita jangan menimpor produk dari Uni Eropa,” ujarnya dalam laporan yang sama.

Namun, Hasan mengatakan tindakan balasan tersebut sebaiknya diambil setelah usaha membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gagal membuahkan hasil.

Direktur Penelitian Core Indonesia Mohammad Faisal juga berpendapat sama, tindakan balasan harus sebagai pilihan terakhir dan menambahkan bahwa yang terbaik adalah memperoleh “win-win solution” melalui proses negosiasi. Opsi ini juga seharusnya diambil setelah semua usaha negosiasi berujung pada jalan buntu, tambahnya.

Menurut Faisal, Indonesia juga dapat melakukan penekanan dalam negosiasi yang sedang berjalan mengenai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ia juga mengingatkan bahwa rencana pembekuan impor sawit dari Indonesia ini masih harus mendapatkan persetujuan Komisi Eropa sebelum bisa berlaku efektif.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo, juga dikutip dalam laporan yang sama menyerukan kepada pemerintah untuk melawan kampanye hitam yang kini dilancarkan kepada CPO Indonesia.

Share This