Bisnis Indonesia, 2 November 2018
Pemerintah akhirnya memberi lampu hijau untuk menurunkan pungutan ekspor minyak sawit dan produk turunannya, guna mengatrol daya saing komoditas andalan ekspor itu di pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di sela-sela pergelaran 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, Kamis (1 November) mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mengkaji ulang besaran pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.
Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rusman Heriawan mengatakan penurunan ekspor tarif pungutan ekspor sangat mungkin dilakukan karena sejak adanya mandatori B20, kebutuhan belanja BPDPKS untuk mensubsidi biosolar turun drastis. Namun, ia menyarankan pemerintah untuk memberlakukan penurunan pungutan tersebut ke negara tertentu saja, seperti ke India yang menerapkan bea masuk tinggi terhadap CPO dan produk turunannya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Togar Sitanggang mengharapkan agar tarif pungutan ekspor minyak goreng kemasan dipangkas.