Pemerintah Indonesia hanya berhasil memenuhi sekitar 52 persen dari target peremajaan tanaman sawit rakyatnya di tahun 2020 yang sebesar 180.000 hektar, seorang pejabat mengatakan.
“Tahun lalu (2020) saja hanya terealisasi seluas sekitar 94.000 hektar. Itu berarti hanya sekitar 52 persen dari target 180.000 hektar yang ditetapkan tahun lalu. Tahun ini target kita sekitar 180,000 hektar juga. Mudah-mudahan bisa tercapai,” ujar Musdhalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti dikutip Gabungan Produsen Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam sebuah pernyataan tertulisnya.
Dia mengatakan bahwa sejak diluncurkan tahun 2016, baru terealisasi sekitar 196,000 hektar yang sudah masuk dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pemerintah. Padahal pemerintah sudah menargetkan akan meremajakan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 180,000 hektar per tahun.
Musdalifah, yang dikutip ketika berbicara dalam sebuah diskusi GAPKI, mengatakan bahwa salah satu permasalahan dibalik rendahnya pencapaian peremajaan sawit rakyat tahun lalu itu adalah permasalahan status hukum perkebunan rakyat, seperti yang diutarakan pada kesempatan yang sama sebelumnya oleh Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat ME Manurung,
Gulat mengatakan bahwa status hukum lahan perkebunan yang mau diremajakan masih menjadi masalah utama yang menghambat upaya percepatan PSR karena lahan berada di dalam kawasan hutan.
Menurutnya, tanpa kejelasan status hukum perkebunan maka tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program PSR yang sedang dilakukan pemerintah guna membantu para petani sawit, yang merupakan pemilik dari sekitar 41 persen dari total 16,38 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
“Mengenai soal kawasan hutan ini, kita sedang menunggu adanya SOP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga sedang menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi memang semangatnya adalah bagaimana kita mempercepat proses PSR yang masih lambat ini,” kata Musdhalifah.
Wakil Ketua Umum GAPKI Kacuk Sumarto menyimpulkan dari paparan para pembicara dan sejumlah peserta bahwa permasalahan lain yang menghambat proses percepatan PSR itu adalah masalah kemitraan antara petani sawit peserta PSR dengan mitra perusahaan, masalah pendampingan dana dari perbankan, masalah penghasilan pengganti (jaminan hidup) bagi petani selama proses peremajaan sampai menghasilkan, dan sejumlah masalah administrasi seperti surat tanah, dan keabsahan dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan.
Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan para petani, termasuk dana pendamping lewat Kredit Usaha Rakyat dan sejumlah program tanaman sela, seperti jagung yang bisa ditanam para petani dengan bantuan pemerintah dalam rangka menggantikan penghasilan yang hilang selama peremajaan sawit mereka.
“Saya kira ada berbagai solusi bagi permasalahan petani. Namun banyak petani masih kurang informasi soal PSR ini, sehingga mungkin perlu sosialisasi yang lebih intens di kalangan petani supaya mereka betul-betul paham program PSR,” katanya.
Sunari, Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), mengatakan bahwa BPDPKS juga sedang berusaha untuk mencari solusi atas semua permasalahan yang menghambat PSR tersebut. Salah satu solusi untuk memberikan income tambahan bagi petani, BPDPKS sedang mengkaji pemanfaatan pohon sawit sebagai bahan pembuatan gula merah sehingga bisa dikomersilkan.
“Namun diatas itu semua, kami kira yang terpenting adalah adanya komitmen dari semua pihak, terutama Para Bupati untuk memfasilitasi proses pelaksanaan PSR ini sehingga bisa terealisasi dengan cepat,” katanya.
Musdhalifah lebih lanjut mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan diselenggarakan suatu rapat koordinasi para bupati dan walikota untuk mempercepat pelaksanaan PSR. “Rapat koordinasi ini akan dihadiri Mendagri dan para bupati dan walikota guna memfasilitasi program PSR ini sebagai program nasional yang harus disukseskan,” katanya. (*)