Presiden Joko Widodo meminta agar prosedur untuk memperoleh dana peremajaan kelapa sawit disederhanakan bagi petani sehingga program peremajaan dapat dipercepat dan produksi petani bisa meningkat.
“Saya ingin peremajaan dipercepat. Saya minta agar prosedur untuk memperoleh dana peremajaan disederhanakan,” ujar presiden ketika membuka Konferensi Minyak Sawit Indonesia (IPOC) di Nusa Dua, Bali, menurut Asosiasi Produsen Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada laman resminya pada hari Selasa (30/10).
Dia mengatakan bahwa ia belum melihat apakah program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat yang dicanangkannya satu tahun yang lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, sudah berjalan baik atau belum.
Ia menyesalkan prosedur pencairan dana peremajaan kelapa sawit yang sulit.
“Ada 17 prosedur katanya. Satu prosedur saja cukup, yang penting akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Duit banyak untuk apa, harus dikembalikan ke petani untuk peremajaan, secepat-cepatnya,” presiden yang lebih populer dipanggil Jokowi itu mengatakan.
Ia mengaku sering mendengar keluhan petani yang sulit mencairkan dana peremajaan tersebut.
“Buatlah sesederhana mungkin,” kata presiden.
Peremajaan kebun sawit, khususnya perkebunan rakyat yang usia tanamannya umumnya sudah sekitar 30 tahunan, penting menurutnya. “Bagaimana produksi mau bagus, kalau tidak diremajakan.”
Untuk menggalakkan peremajaan kebun sawit, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp25 juta per hektar bagi petani. Jumlah sebesar itu sebenarnya hanya sedikit dari biaya sebenarnya yang sekitar Rp60-Rp70 juta per hektarnya.
Indonesia kini merupakan produsen, dan juga konsumen minyak kelapa sawit teresar di dunia dengan produksi sekitar 42 juta ton tahun ini, menurut Jokowi. Sekitar 80 persen produksi tersebut diekspor.
Namun produktivitas petani kecil, yang kini mengelola sekitar 42 persen dari luasan perkebunan sawit di Indonesia, masih sangat rendah, sekitar tiga-empat ton per hektar sementara produktivitas perkebunan besar sekitar 8 ton per hektar per tahun.
Jokowi mengatakan produktivitas di Malaysia, produsen terbesar minyak sawit kedua di dunia setelah Indonesia, sudah mencapai rata-rata 12 ton per tahun.
President Jokowi, yang sangat mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, juga mengatakan ia juga sudah minta kepada menteri yang berwenang untuk mempermudah pensertifikasian lahan bagi petani, asalkan bukan lahan sengketa.
“Beri sertifikat ke rakyat, ngapain di lama-lamain,” serunya.
Ia menghimbau para petani untuk memanfaatkan teknologi untuk keberlanjutan industri minyak sawit ini, serta meningkatkan produktivitas, termasuk melalui peremajaan.
Bagi negara dan pengusaha, ia menekankan pentingnya meningkatkan ekspor minyak sawit, termasuk dengan memperluas pasar ekspor dan mencari pasar-pasar baru.
Hilirisasi juga harus dipercepat sehingga dapat diperoleh nilai tambah yang tinggi, dan bukan lagi hanya berjualan minyak mentah sawit.
Jokowi juga mengingatkan perlunya mempercepat implementasi B20 agar pemerintah dapat mengurangi impor bahan bakar. Ia menilai pelaksanaan B20, yang sudah seharusnya diterapkan bagi semua kendaraan pengguna minyak diesel sejak 1 Oktober yang lalu, belum secepat yang diharapkan.
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono dikutip dalam laman yang sama memuji Presiden Jokowi yang sangat mendukung kemajuan industri sawit, termasuk dengan membuka pasar, mendorong peremajaan kebun dan menginisiasi program B20.
Namun, Supriyono juga melaporkan bahwa pelaku industri sawit menghadapi kendala, terutama tentang perizinan dan legalitas.
“Banyak anggota GAPKI dipanggil aparat karena isu perizinan dan legalitas. Ini mengkhawatirkan dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” Supriyono mengatakan.
Konferensi IPOC yang ke-14 ini dihadiri sekitar 600 peserta yang merupakan berbagai pemangku kepentingan dalam industri sawit, seperti petani, pelaku bisnis, investor, dan banyak lagi lainnya. Program konferensi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 dan 2 November sementara pada siang hari tanggal 2 November diadakan 2019 Price Outlook.