The Palm Scribe

Presiden Dituntut Mempercepat ISPO, Bukan Menguatkan.

Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) menghimbau presiden untuk segera mengeluarkan Instruksi Presiden untuk mempercepat sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)

“Jadi yang diperlukan bukan Peraturan Presiden soal hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya. Saat ini yang diperlukan adalah Instruksi Presiden pada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Keuangan untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ini,” Sekretaris Jenderal GAPPERINDO, Gamal Nasir, mengatakan seperti dikutip oleh Perkebunannews.com dalam laporannya pada tanggal 4 April 2018.

Ilustrasi

Sebuah laporan yang diunggah pada laman resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan bahwa presiden diharapkan dapat mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden mengenai ISPO pada bulan Mei.

Musdalifa Machmud, Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinasi Ekonomi, dikutip dalam laporan yang sama mengatakan bahwa pemerintah juga sedang mempersiapkan sebuah lembaga ISPO yang independen.

“Saat ini, masih dalam tahap legal aspek di Kemenko Perekonomian. Mudah-mudahan perpres bisa keluar pada semester I-2018,” ujarnya.

Nasir mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melepaskan begitu saja pada lembaga independen. Pemerintah harus tetap mengawal lembaga sertifikasi. Pemerintah harus tetap mengawal dan menjaga bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dan hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi Ditjenbun sesuai dengan amanat UU.

Ia mengatakan bahwa tidaklah tepat jika Komisi ISPO menjadi lembaga independen diluar direktorat jenderal perkebunan di kementerian pertanian, apalagi memberikan wewenang penuh kepada lembaga sertifikasi untuk mengeluarkan sertifikasi tanpa lewat sidang Komisi ini.

“Prinsip dan kriteria ISPO semuanya ada dalam UU. Cara kerja dan metode lembaga independen harus mengacu pada UU. Selama ini terbukti banyak LS yang meloloskan kebun yang ternyata HGUnya masuk dalam kawasan hutan,” katanya.

Nasir mengatakan ISPO tidak dapat disamakan dengan sistem sertifikasi lainnya seperti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) karena sangat berbeda sekali. SVLK adalah sertifikasi produk akhir. Pohonnya ditebang, kayunya diambil dan disertifikasi, sedang tempat pohon ditanam sudah tidak dipedulikan lagi.

Dibawah sistem ISPO, setelah CPO diambil maka pohonnya harus dipelihara sesuai dengan kaidah dan prinsip yang ada. Di sini ada peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menjaga dan mengawal bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan.

“Jadi masalahnya bukan perlu tidaknya lembaga independen untuk ISPO. Perpres ISPO jangan berisi hal-hal teknis perkelapa sawitan. Presiden jangan dibebani hal-hal teknis sebab wewenangnya sudah dilimpahkan pada Menteri Pertanian. Kementerian lain berkontribusi dalam membantu pencepatan,” ujar Nasir.

Ia menambahkan bahwa walaupun ISPO sudah menjadi kewajiban bagi semua produsen sawit, baru 24 persen yang sudah tersertifikasi dibawahnya. Untuk meningkatkan kepercayaan maka harus 100 persen tersertifikasi karenanya, perlu Inpres yang menginstruksikan semua pihak untuk mempercepat sertifikasi ini baik oleh perkebunan rakyat maupun swasta.

Sekarang permohonan sertifikasi ISPO sudah berkurang karena banyak lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan konflik, katanya. Seharusnya hal ini yang harus coba diselesaikan oleh MenLHK dan MenATR. MenLHK juga bisa menigindentifikasi di wilayah mana saja kebun sawit masuk dalam kawasan hutan. Kalau bisa dilepas maka dilepas kalau tidak dihutankan kembali.

Sementara itu, Machmud mengatakan bahwa aspek transparansi, akan ditambahkan dalam peraturan yang baru dan pemerintah juga akan membenahi data petani maupun perusahaan sawitnya. Perusahaan sawit mudah didata, serunya, sementara mendata petani sulit.

“Mereka meproduksi dan hasilnya masuk ke pabrik kelapa sawit (PKS). Dari PKS ini akan kita lihat berapa masing-masing produksinya. Satu PKS kita lihat traceability. Lalu berapa petani yang menyerahkan ke PKS. Ini lebih detail karena kita lacak pasokannya,” ujarnya,

Sementara itu, Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Rino Afrino, mengemukakan bahwa kebijakan ISPO harus diikuti oleh adanya regulasi percepatan penyelesaian masalah yang dialami oleh petani.

Share This