The Jakarta Post, 7 Desember 2018

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan bahwa petani sawit swadaya, yang bertanggung jawab atas 43% dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang luas totalnya mencapai 14,3 juta hektar, mendapatkan perlakuan yang tidak adil meskipun industri kelapa sawit mendapatkan dukungan pemerintah melalui kebijakan bauran biodiesel 20% (B20). Ia mengatakan bahwa sektor hulu juga membutuhkan subsidi dari pemerintah, mengacu pada skema insentif untuk biodiesel yang diambil dari pungutan ekspor minyak sawit yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Mansuetus mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang dikumpulkan oleh BPDPKS. Ia mengusulkan agar pungutan ekspor diturunkan menjadi $15 per ton, atau 70% lebih rendah dari tarif sebelumnya yaitu $50 per ton. Selain itu, ia juga berharap pemerintah dapat membantu petani kecil menjual buah sawit langsung ke industri, dibandingkan dengan menggunakan perantara.

Share This