The Palm Scribe

Petani Sawit Minta Pembatalan Subsidi 2,78T bagi Industri Biodiesel

industri biodiesel

Subsidi pemerintah sebesar Rp2,78 triliun kepada industri biodiesel harus dibatalkan karena hanya menguntungkan korporasi yang sudah kaya sementara petani kecil kelapa sawit yang mengelola lebih dari 40 persen perkebunan sawit tetapi tersisihkan dari rantai pasok industri biodiesel nasibnya hanya bisa terperosok lebih dalam, beberapa aktivis petani kelapa sawit menyerukan.

Beberapa pimpinan organisasi anggota Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) dalam sebuah diskusi daring untuk menyikapi subsidi bagi industri biodiesel dan kenaikan tarif pungutan ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO) yang diadakan Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS), Jumat (5/6) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan subsidi tersebut.

“Sebab industri tersebut adalah milik taipan sawit dengan memiliki kekayaan kurang lebih 60 persen dari APBN Indonesia,” demikian Mansuetus Darto Ketua Umum SPKS dalam diskusi. Tidak seperti halnya petani sawit yang kini penghasilannya akan semakin anjlok dengan adanya kenaikan pungutan ekspor CPO, korporasi sawit dianggap mampu menjalankan bisnisnya di tengah pandemic COVID-19.

“Alihkan dana BPDP-KS yang dipergunakan untuk industri biodiesel untuk subsidi langsung kepada petani kelapa sawit,” ujar Darto yang juga mengatakan bahwa penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan kenaikan harga input pertanian seperti pupuk hampir terjadi diseluruh Indonesia.

Sebuah penelitian yang dilakukan SPKS dan dipresentasikan oleh Marselinus Andry, memperlihatkan bahwa industri biodiesel mendapatkan mayoritas dana sawit, 85 persen dari yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 38,7 triliun sejak 2015 hingga 2019 atau dengan rata-rata sekitar Rp 7-8 triliun per tahun, sementara dana yang dikucurkan untuk petani sampai tahun 2020 hanya sekitar 1,7 triliun melalui program Peremajaan Sawit Rakyat. 

“Menurut kita sebagai petani, yang harus disubsidi adalah petani, bukan pengusaha yang sampai 2.8 T dengan menambah pungutan terhadap ekspor sawit,” Tolen Kateren, Ketua Umum Samade, sebuah asosiasi petani yang kebanyakan anggotanya petani swadaya, mengatakan dalam diskusi tersebut.

“Apabila tetap disubsidi B30 kita minta pemerintah ikutkan petani dalam tata kelola biodiesel dengan memasukkan petani sebagai rantai pasok bahan baku B30, atau buatkan industri hilir untuk petani yg memproduksi Biodiesel yg memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tambahnya.

Heri Susanto, Ketua Umum Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (JaPSBI) mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi pendirian pabrik kelapa sawit mini bagi petani kecil yang hingga mereka dapat menebas ketergantungan kepada pabrik kelapa sawit besar dan tengkulak dan memungkinkan mereka berkontribusi pada pasokan B30

Darto sebelumnya menjelaskan bahwa petani tidak terlibat sedikitpun dalam rantai pasok biodiesel karena rata-rata bahan baku untuk program B30 ini dipasok dari kebun yang dimiliki oleh perusahaan sendiri dan perusahaan pihak ketiga yang tidak memiliki industry biodiesel. 

“Untuk program Biodiesel B30 hingga B100 nanti, seyogyanya Industri Biodiesel harus mengambil TBS Petani sebagai bahan bakunya, agar hal ini bisa terlaksana maka Kementerian ESDM segera membuatkan payung hukumnya tentang Industri Biodiesel tersebut,” ujar Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina POPSI.

Tolen juga mempertanyakan dimana keadilan pemberian subsidi B30 ini, karena 80 persen dari dana yang dikucurkan BPDPKS diberikan kepada industri biodiesel untuk program B30 sementara 20 persen lainnya terbagi bagi untuk program Peremajaan Sawit Rakyat, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia petani dan riset,

“Dengan adanya pungutan ekspor, kita sebagai petani meminta kepada BPDPKS untuk memberikan dana tersebut kepada petani sesuai porsi nya yaitu luasan kebun petani 41 persen dari total kebun sawit di indonesia atau 36 persen dari besarnya produksi CPO Indonesia,’ tegas Tolen.

Mulai 1 Juni 2020, pemerintah menaikkan pungutan ekspor CPO dari $50 per ton menjadi $55 per ton, Para peserta diskusi mengatakan kenaikan tersebut akan berdampak bagi petani karena pabrik kelapa sawit biasanya akan membebankan kenaikan tersebut kepada petani yang kini hanya dapat menerima dibawah Rp 1.000 per kilogram TBSnya,

Dana dari pungutan ini menurut Tolen,dapat kemudian digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, mendorong usaha kecil dan menengah petani, pembiayaan legalitas kebun petani serta penguatan kelembagaan petani.

Darto juga mengkritik BPDPKS yang pada bulan lalu menerbitkan rilis pers dengan judul Pemerintah melalui BPDPKS Kucurkan Rp2,78 triliun untuk Pengembangan Sawit Berkelanjutan, sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan sawit berkelanjutan di hilir yang mencakup peremajaan, sarana dan prasarana, serta pembinaan sumber daya manusia di sektor sawit.

Ia mengatakan judul tersebut menipu karena dana tersebut hanya diberikan kepada industri biodiesel dan tidak dinikmati petani yang tidak terlibat sedikitpun dalam memasok bahan baku bagi industri ini.

Setiyono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) mengatakan bahwa dengan sedang turunnya harga minyak mentah dunia, pemerintah sebaiknya menggunakan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sementara biodiesel, yang subsidnya besar dan bahan bakunya kini lebih mahal dari minyak mentah, sebaiknya dihentikan dahulu.

Menurutnya anggaran biodiesel dari BPDPKS, “lebih baik dialihkan untuk petani baik peremajaan, memperbesar dana sarana dan prasarana, juga pelatihan SDM petani.”

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Share This