Petani kelapa sawit Indonesia menghimbau pemerintah untuk menurunkan pungutan ekspor bagi minyak kelapa sawit dan produk turunannya disaat harga komoditi ini terus melemah di pasaran dunia, sehingga dapat membantu menyelamatkan para petaninya.
“Dengan kondisi harga minyak yang turun, SPKS berpandangan agar harga tersebut di tingkat petani tidak turun bebas, mestinya ada kebijakan pemerintah untuk mengurangi potongan (ekspor) tersebut. Bukan menghentikan, tetapi mengurangi. Tentu ada perhitungannya, kan yang mesti diselamatkan itu petaninya di bawah,” Marselinus Andry, Kepala Departement Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan Senin (19/11).
Dalam sebuah pesan tertulisnya kepada The Palm Scribe, Andry menekankan bahwa pungutan itu juga amanat UU Perkebunan, jadi mesti dijalankan, hanya kritik SPKS selama ini adalah mengenai soal pemaanfatan dana dan kelembagaaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS) yang menurutnya belum maksimal berpihak kepada kepentingan petani.
Ia mengatakan bahwa SPKS menginginkan ada kejelasan dari pemerintah tentang kondisi harga yg terus turun tersebut.
“Kami melihat bahwa memang potongan ekspor CPO (Crude Palm Oil) itu juga berdampak pada harga TBS (Tandan Buah Segar), mestinya ini yang juga menjadi perhatian pemerintah, agar dibuat instrumen agar potongan ekspor CPO tidak berdampak signifikan terhadap harga TBS,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah juga dapat mendukung pasar biofuel kedepan hingga dapat membantu menstabilkan harga CPO maupun TBS.
“Dengan kondisi sekarang, kami meminta ada diskresi untuk melakukan penurunan terhadap potongan ini karena murni untuk melindungi petani dari harga yg terus menurun,” tutupnya.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), juga mengharapkan bahwa dengan kondisi harga minyak yang terus menerus lemah ini, pemerintah hendaknya juga mempertimbangkan untuk mengurangi beban pungutan ekspor tersebut, ujar Rino Afrino, wakil sekretaris jendral organisasi tersebut .
Dalam pesan tertulisnya kepada The palm Scribe, Afrino juga menyatakan bahwa APKASINDO bahkan sudah melayangkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution minggu lalu.
Satu diantara tiga rekomendasi APKASINDO yang termaktub dalam surat bertanggal 13 November 2018 itu adalah agar melakukan penurunan tarif sementara terhadap pungutan ekspor yang dilakukan orl BPD PKS. Kedua rekomendasi lainnya adalah memperbaiki tata niaga TBS di lapangan dengan pengawasan dan sanksi yang tegas, serta ketiga adalah menyelesaikan legalitas lahan atas keterlanjutarn petani berkebun di dalam Kawasan Hutan Produksi dan di Hutan Produksi agar dapat di konversi.
“kami usulkan agara pungutan ekspor dapat diturunkan sementara agar harga ekspor jadi turun dan volume ekspor dapat meningkat tajam serta harga CPO dan TBS dapat meningkat juga,” demikian bunyi surat APKASINDO tersebut yang salinanya dikirimkan kepada The Palm Scribe.
Dikatakannya bahwa penuruhan harga TBS yang tajam terjadi di tingkat petani pada 12 bulan terakhir ini dan bedasarkan laporan yang diterima dari pengurus cabang organisasi di 22 propinsi, petani kelapa sawit dan keluarga mereka sangaty resah dan menderita dengan penurunan harga TBS di tingkat petanik khususnya petani swadaya. Petani mengelola sekitar 40 persen luasan perkebunan sawit di Indonesia.
Di lapangan, menurut APKASINDO, pabrik kelapa sawit memberikan harga sepihat kertada petani “yang tidak mengacu pada kondisi aktual dan aturan yan berlaku.”
Pemerintah menetapkan pungutan dana dari para pengusaha CPO sebesar $ 50 per metrik ton yang diekspor; Pungutan juga diberlakukan pada produk sawit yang lain seperti pada palm fatty acid distillate (PFAD) dan palm kernel fatty acid distillate (PKFAD) sebesar $ 40 per metrik ton, serta produk turunan refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein 30 per metrik ton.
Perolehan dari pungutan tersebut kemudian dikelola orlh BPDPKS, antara lain untuk menyediakan subsidi bagi peremajaan tanaman petani kecil maupun untuk menggalakkan pengembangan dan penggunanaan biodiesel.