The Palm Scribe

Petani Kelapa Sawit Menolak Kewajiban Sertifikasi ISPO

Foto: AFP

Petani Kelapa Sawit Indonesia menolak rencana pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang akan mewajibkan mereka untuk memperoleh sertifikasi keberlanjutan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan mengatakan bahwa kondisi yang ada belum memungkinkan hal tersebut.

“Karena belum siap,” Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Rino Afrino mengatakan dalam sebuah SMS kepada The Palm Scribe Selasa (26/11). Ia menekankan bahwa asosiasi tidak menolak ISPO, namun butir aturan dalam peraturan presiden mengenai ISPO yang mewajibkan petani untuk mengikuti standar nasional tersebut. Peraturan presiden ini menurut para pejabat, sedang menunggu ditandatangani oleh kepala negara.

Masa transisi selama lima tahun sampai semua petani tersertifikasi, menurutnya, juga membuat aturan itu berpotensi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ia menunjuk kepada kenyataan bahwa bahkan jumlah perusahaan di bidang kelapa sawit yang sudah tersertifikasi ISPO masih rendah.

“Jika merujuk realisasi perusahaan, baru mencapai 30 persen dalam kurun waktu delapan tahun sejak ISPO diwajibkan di tahun 2011,” tambahnya.

Pada awalnya pemerintah menetapkan bahwa semua perusahaan produsen kelapa sawit sudah harus tersertifikasi ISPO pada tahun 2014. Namun batas waktu itu kemudian diperpanjang menjadi tahun 2020. “Maka pemerintah harus fokus mencari solusi terhadap hambatan atas realisasi yang kecil itu,” ujar Rino.

Ia juga mengatakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh sertifikasi, termasuk misalnya masalah legalitas lahan mereka, kemampuan sumber daya manusianya yang masih terbatas serta sistim budidaya yang tidak jelas.

Ia juga menyinggung masih banyaknya lahan petani kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. ISPO mensyaratkan bahwa lahan tidak boleh berada di kawasan hutan sementara data APKASINDO sendiri menunjukkan sekitar 54 persen kebun kelapa sawit swadaya masih terindikasi berada dalam kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk budidaya.

“Masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan untuk menuju ISPO,” tutupnya.

Share This