Kompas, 20 Februari 2019
Pemerintah perlu membuat peta jalan untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, ujar Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto di Jakarta, Selasa (19 Februari). Menurut Darto, Inpres tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan petani sawit, terutama petani swadaya, dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengungkapkan, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 2025 diperkirakan 60 juta ton. Saat ini, produksi CPO mencapai 43 juta ton. Menurut Joko, penerapan program B20, B30, ataupun B100 perlu dikaji lebih dulu, baik dari aspek teknis maupun komersial. Namun, pelaku usaha industri minyak kelapa sawit siap memenuhi kebutuhan biodiesel di dalam negeri sesuai tahapan yang direncanakan.