The Palm Scribe

Perusahaan Perkebunan Menjawab Tuduhan Koalisi Anti-Mafia Hutan

Sebuah perusahaan perkebunan besar menjawab tuduhan Koalisi Anti-Mafia Hutan bahwa perusahaan tersebut terlibat praktik penyalahgunaan kepemilikan (nominee structures) dengan pemasok kayu, dengan mengatakan akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan namaun akan melibatkan pihak ketiga dalam penyelidikannya,

Konferensi pers Koalisi Anti-Mafia Hutan di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia

Koalisi Anti-Mafia Hutan mengatakan bahwa penyalahgunaan kepemilikan itu melibatkan perusahaan pemasok kayu dengan perusahaan Asia Pulp & Paper (APP) yang merupakan bagian dari Sinarmas Grup.

“APP Sinar Mas akan melibatkan auditor pihak ketiga untuk meninjau seluruh bisnis kehutanan di Indonesia, guna menentukan jika ada karyawan APP Sinar Mas yang terlibat dalam bisnis-bisnis yang memiliki konflik kepentingan dengan kami,” ujar Suhendra Wiriadinata, Direktur dari APP Sinar Mas mengatakan dalam sebuah keterangan pers  perusahaan.

Syahrul Fitra, peneliti dari organisasi non pemerintah Auriga dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Rabu (30/3). Mengatakan bahwa penyalahgunaan kepemilikan ini dapat berdampak buruk terhadap harga pasaran kayu.

“Dari 27 perusahaan pemasok kayu yang ada, 24 diantaranya terindikasi merupakan bagian dari lini industri APP,” ujar Fitra.

“Biasanya kalau seperti ini ada yang disembunyikan, mereka bisa melakukan price fixing sendiri yang membuat pasar tidak sehat,” ujarnya sembari menjelaskan alur kepemilikan dari 24 perusahaan pemasok kayu tersebut berujung kepada delapan nama orang, tujuh diantaranya pernah atau masih bekerja di PT Wirakarya Sakti dan PT Arara Abadi, dua perusahaan yang diakui APP sebagai miliknya.

Dalam keterangan pers yang diterima The Palm Scribe, Wiriadinata memastikan bahwa segala pasokan yang diterima APP dilakukan berdasarkan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP).

“Kami senantiasa menegakkan Kebijakan Konservasi Hutan di seluruh rantai pasokan kami, serta tidak akan ragu untuk mendisiplinkan dan memutuskan hubungan dengan pemasok yang melanggar Kebijakan Konservasi Hutan tanpa terkecuali,” ujarnya yang juga menjelaskan bahwa seluruh informasi pihak pemasok APP dapat diakses public tanpa adanya rahasia.

Sementara itu Rahma Mary dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti dampak kerusakan lingkungan dan hukum yang ditimbulkan dari temuan ini.

“Perusakan hutan terpusat ke beberapa orang saja dan dari segi hukum, mereka bisa lepas dari semua tanggung jawab, seharusnya pemerintah lihat benar SK izinnya dahulu,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Terkait pernyataan tersebut, Kepala Departemen Kajian dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  Zensi Suhadi, menambahkan tindak tegas dari pemerintah diperlukan untuk memahami isu ini lebih mendalam.

“Ini menunjukkan hutan kita mudah dikuasai oleh perusahaan, sementara rakyatnya sendiri sulit memanfaatkannya. Hutan Indonesia ini punya siapa?” tanyanya.

Zensi juga menambahkan bahwa permasalahan ini bukan hanya seputar isu lingkungan, namun juga merambah ke dunia politik. “Ada relasi dengan konstilasi politik sekarang, karena ini sudah merambah dalam penguasaan harga,” ujarnya sambil menghimbau Kementerian Keuangan untuk memeriksa seluruh arus transaksi dari 24 perusahaan terkait.

Koalisi Anti-Mafia Hutan menuntut APP menandatangani Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 terkait aturan korporasi untuk mencegah adanya pencucian uang paling lambat 31 Maret 2019. APP juga dituntut untuk mengungkap seluruh identitas pemegang saham dan pemilik yang terafiliasi, serta merilis laporan keuangan untuk seluruh perusahaan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang memasok kayu kepada APP di Indonesia.

APP belum langsung bereaksi terhadap permintaan tersebut.

Koalisi Anti-Mafia Hutan beranggotakan 10 lembaga swadaya masyarakat — WALHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Sawit Watch, Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Auriga, dan The Global Network for Public Interest Law (PILNET).

Share This