Provinsi Papua dan Papua Barat sedang berfokus dalam mengembangkan pertumbuhan hijau, serta memastikan potensi ekonomis bagi perbaikan taraf hidup masyarakat sekitarnya.
“Pemerintah Provinsi disana sudah dengan sangat jelas menunjukkan ambisi mereka mengenai Pertumbuhan Hijau dalam proses perencanaan mereka saat ini,” demikian ucap Marcel Silvius, Kepala perwakilan Global Green Growth Institute (GGGI) di Indonesia, merujuk kepada kedua provinsi tertimur tersebut.
Dalam sebuah wawancara tertulisnya dengan The Palm Scribe, Silvius menambahkan bahwa sebuah roadmap Pertumbuhan Hijau bahkan kini sedang dipersiapkan di Papua Barat. Roadmap tersebut dibuat dengan dukungan The World Agroforestry Centre (ICRAF) dan didasarkan atas roadmap Pertumbuhan Hijau nasional yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama GGGI.
Pertumbuhan hijau secara umum didefinisikan sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sementara memastikan bahwa kekayaan alam dapat terus menyediakan sumber daya serta jasa lingkungan yang diperlukan bagi kesejahteraan penduduk setempat.
“Pertumbuhan Hijau menguntungkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang, dan bila rencana pembangunan dan investasi mengadopsi pendekatan Pertumbuhan Hijau ini sedini mungkin, maka pembangunan pertumbuhan hijau akan semakin efektif, tepat biaya serta lebih mudah,” ujar Silvius.
Iapun menunjuk kepada pernyataan terbuka pihak yang berwenang di Papua Barat bahwa provinsi tersebut berniat menjadi Provinsi Konservasi, sesuatu yang menurutnya dengan jelas memperlihatkan arah ambisi setempat dalam hal pengelolaan hutan.
Namun, Kepala Global Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara-Indondsia, Kiki Taufik, mengingatkan dalam sebuah wawancara terpisah, bahwa Provinsi Papua Barat, yang telah memaklumatkan keinginannya untuk menjadi Provinsi Konservasi, masih perlu merubah tata ruang mereka agar dapat memenuhi target tersebut.
“Pola tata ruang Provinsi Papua Barat menyisihkan 34 persen sebagai kawasan dilindungi dan 66 persen untuk kegunaan laiinya. Angka-angka ini berbalik dengan tujuan pemerintah Papua Barat yang mendorong dicapainya Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi atau Keberlanjutan,” Taufik mengatakan, dengan menambahkan bahwa revisi tersebut sebaiknya mengubah angka angka tadi menjadi 70 persen untuk kawasan lindung dan 30 persen untuk sisanya.
Yang lebih mencerminkan Pertumbuhan hijau, menurut Taufik, adalan Provinsi Papua, yang memiliki rencana pengembangan daerah “yang sangat ideal” dengan 65 percent ruangnya diperuntukkan bagi kawasan lindung sementara 35 persen lainnya untuk penggunaan lainnya, Kawasan lindung tersebut dapat mengambil bentuk sebagai Cagar Alam , Kawasan Konservasi, kawasan Taman Nasional, Kawasan Suaka Margasatwa dan lain lain,.
Silvius menambahkan bahwa bila Papua Barat ingin berhasil dalam mendapatkan status Provinsi Konservasi, adalah penting untuk mengerem pembalakan yang tak terkendali yang tidak saja tidak menguntungkan bagi perekonomian setempat tetapi juga bagi perekonomian nasional Ia mengatkakan bahwa kebutuhan sehari hari masayarakat setempat tidak dengan sendirinya merupakankunci pendorong degradasi alam yang utama.
Ia juga mengatakan baha persentase tinggi daerah berhutan di Papua dan Papua Barat merupakan bukti yang menunjukan betapa lebih berkelanjutannya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat disana.
Data resmi dari Papua Baat menunjukkan bahwa tutupan hutan disana mencakup 9,73 juta hektar sedangkan di Provinsi Papua, angkanya mencapai sekitar 28,62 juta hektar, 16, 034 juta hektar diantaranya dalm bentuk hutan primer.
“Ambisi pemerintah untuk menggunakan pendekatan dengan penduduk setempat dalam usaha usaha pembangunan, mengakui adanya kebutuhan ata peran kunci masyarakat setempat dlam perencanaan dan pengambilan keputusan,” ujar Silvius.
Untuk Pertumbuhan hijau, dan lebih khususnya lagi ambisi Indonesia untuk menekan emisi karbonnya serta mencapai target Kontribusi yang Ditentukan secara nasional (NDC), mutlak diperlukan usaha untuk dengan cepat menekan laju deforestasi di Papua serta pencapian pengelolaan hutan secara keberlanjutan. Walaupun ia tidak menunjuk komoditas tertentu dibalik deforestasi tersebut, ekspansi perkebunan kelapa sawit di P{a[pua dan Papua Barat telah sering dituduh sebagain salah satu sebab utama dibalik deforestasi disana.
Silvius juga menunjuk kepada adanya ketimpangan besar antara status pembangunan di Papua dan Papua Barat dan di daerah lainnya di Indonesia. Ia mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi jelas bagi pemerintah, dan ini tercermin dalam kebijakan pemerintah, bahwa diperlukan lebih banyak yang harus dilakukan bagi penduduk setempat di kedua daerah tersebut untuk memberikan kepada mereka kesempatan pembangunan yang seimbang.
“Ini memerlukan penerusan usaha pembangunan pemerintah pusat dan pengembangan inisiatif inovatif berbasis masyarakat yang didasarkan atas kapasitas, kepentingan dan kebutuhan setempat. Penduduk setempat di Papua dan Papua Barat perlu memainkan peran yang sentral dalam pengembangan kebijakan dan rencana untuk daerah tersebut, dan juga sebagai bagian dari ambisi pembangunan nasional pemerintah Indonesia,” serunya, dengan mencontohkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Nationally-Determined Contributions (NDCs)
Pertumbuhan Hijau mengakui bahwa lingkungan merupakan landasan bagi perekonomian dan tantangannya adalah dalam memastikan keseimbangan dalam pengelolaan berkelanjutan, termasuk dalam eksploatasi basis sumber daya alam, dengan mencegah terjadinya kerugian bersih dalam jasa ekosistem yang mendukung sumber kehidupan setempat.
Silvius mengatakan bahwa mempertahankan persentase hutan yang luas sangat mungkin bila pengembangan ekonominya terfokus kepada sektor yang mengharuskan, atau cocok dengan tutupan hutan yang tinggi persentasenya.
“Pariwisata dapat menjadi salah satu sektor seperti itu, sektor yang dapat memberikan keuntungan ekonomis yang tinggi tanpa merugikan konservasi hutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk dengan memanen kayu maupun produk non-kayu hutan, dapat juga meningkatkan pendapatan dari hutan tanpa kehilangan luasannya. Malah hal ini dapat mendorong konservasi,” imbuhnya.
Usaha pemerintah untuk mempercepat pengadaan infrastruktur di daerah, termasuk di Papua dan Papua Barat, menurutnya juga penting untuk meningkatkan akses pasar dan dengan demikian memungkinkan penduduk setempat memperoleh opsi yang lebih baik dalam berhubungan dengan pasar setempat, domestik maupun di luar negeri.
“Ini dapat dianggap sebagai elemen penting dalam memberikan akses yang setara pada kesempatan pembangunan, pendidikan, fasilitas kesehatan dan layanan lainnya. Ini juga akan menguntungkan perusahaan setempat, nasional maupun internasional dengan operasi di daerah, yang juga membuka opsi lapangan pekerjaan bagi penduduk Papua dan Papua Barat,” ujar Silvius.