The Palm Scribe

Perizinan lahan perkebunan kelapa sawit akan ditinjau kembali

JAKARTA – Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Inpres tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, draf Inpres yang lebih dikenal dengan istilah “moratorium sawit” itu sudah ditandatangani Menko Perekonomian dan dikirim ke Sekretaris Kabinet.

Inpres itu memberi kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengevaluasi pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan atau dibangun.

“Kami lihat izin-izin yang misalnya belum efektif dibuka jadi sawit, ternyata dia hutan alam primernya bagus. Ya bagian itu harus kami keluarkan dari izinnya,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya seusai Workshop Hutan dan Deforestasi, Senin (29/1/2018).

Menurut dia, evaluasi itu akan dilakukan pula terhadap kebun yang berada di dalam kawasan hutan. Riwayat pemberian seluruh izin akan dilihat ulang oleh KLHK.

“Itu konteksnya kebutuhan lingkungan. Menurut saya itu saja, persyaratan-persyaratan lingkungan dan konservasinya. Di situ akan ketemu pareto optimal-nya. Jadi, kalau sangat prinsip, ya tak bisa diterabaslah,” tutur Siti.

Mengenai moratorim izin perkebunan kelapa sawit yang terkandung dalam inpres tersebut, ia menuturkan bahwa penundaan pemberian izin akan dilakukan selama 3 tahun.

“Saya sih bilang 2 tahun sebenarnya bisa. Kan kami me-review saja. Tapi okelah supaya lebih longgar 3 tahun,” ujar Siti.

Moratorium izin perkebunan kelapa sawit merupakan janji Presiden Joko Widodo yang diucapkan saat peringatan Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 14 April 2016.

Dengan mengerem ekspansi lahan, pelaku usaha kelapa sawit diharapkan dapat fokus menggenjot produktivitas.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit merasa terancam akan kehilangan hak guna usaha (HGU) atas sebagian konsesi yang belum ditanami, jika rencana moratorium izin perkebunan kelapa sawit diterapkan.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono menyebut aturan ini tidak efektif.

Menurut dia, kebijakan moratorium kebun sawit tidak pernah membawa perbaikan signifikan terhadap lingkungan. Perbaikan lingkungan justru lebih didukung oleh perbaikan tata kelola sawit melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) yang juga diinisiasi ementerian koordinator.

“Selama ini moratorium sawit terbukti tidak efektif, belum lagi aturan sawit terkait lingkungan terlalu banyak, sehingga terkesan tumpang tindih,” kata Darmono dalam siaran pers, Senin (29/1).

Share This