Memproduksi kelapa sawit dengan sertifikasi merupakan hal penting bagi petani kecil sawit di Indonesia agar dapat memperluas pemasaran mereka, terutama setelah komoditas ini banyak disoroti berbagai pihak terkait isu deforestasi.

Pemerintah menilai lebih dari 20 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada industri sawit, namun sebagian besar masih mempunyai permasalahan terkait legalitas lahan

Pemerintah Indonesia kini juga sedang giat mengalakkan penggunaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk menjamin produksi berkelanjutan di industri sawit. Namun, kebanyakan petani masih menghadapi banyak kesulitan, baik administratif maupun pembiayaan, dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

Legalitas lahan menjadi salah satu kendala yang dimiliki petani kecil sawit, pasalnya kepemilikan bukti lahan tidak merata, padahal bukti ini menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan sertifikasi ISPO maupun Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Hal tersebut diakui oleh Ofra Shinta Fitri selaku manajer inovasi INOBU, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, yang lama berinteraksi dengan petani kecil sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Persentase petani swadaya di Kabupaten Seruyan dan Kobar yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) hanya 50 persen, sementara yang lain hanya punya Surat Kepemilikan Tanah atau bahkan tidak memiliki surat,” ujarnya saat dihubungi The Palm Scribe.

Kesulitan lainnya adalah dalam mengorganisir petani, seperti kedalam koperasi atau kelompok tani. Petani kecil sawit cenderung lebih suka hidup dan bekerja secara mandiri, dan ini menyebabkan lemahnya tata kelola organisasi petani yang menjadi kriteria standard RSPO.

“Butuh dampingan aktif untuk menggerakan tata kelola koperasi agar sesuai dengan prasyarat organisasi yang diminta standar sertifikasi RSPO,” jelas Ofra.

Banyak petani kecil sawit juga belum mampu untuk memenuhi standar sertifikasi yang ada, terutama yang diterapkan RSPO. Tingkat mutu bahan maupun produksi yang diminta masih jauh dari apa yang dipakai sehari hari oleh petani.

Ofra berpendapat pada dasarnya masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak petani swadaya yang menggunakan bibit dibawah standar karena tidak ada yang mendukung pembekalan mereka.

“Sistem sertifikasi perlu mengembangkan satu pendekatan yang memungkinkan petani diberikan waktu bertahap untuk bertransisi menuju standar keberlanjutan,”  tukas Ofra kembali.

Biaya juga menjadi kendala besar bagi petani kecil sawit, karena nominal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi tidak kecil karena banyaknya proses registrasi dan audit.

“Pengalaman INOBU mendampingi KUD Tani Subur, dibutuhkan biaya RP. 2,8 juta per hektar untuk mendapatkan sertifikasi. Nominal ini tidak termasuk biaya registrasi STDB dan SPPL,” imbuh Ofra sembari menjelaskan bahwa peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi hal ini, misalnya dengan memberi pelayanan cepat dan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

Investasi swasta dinilai mempunyai peran penting dalam membantu petani untuk meningkatkan kemampuan produksi yang berkelanjutan. Hadirnya perusahaan di sebuah daerah juga dapat menyeimbangkan kebutuhan konservasi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

“Kami melihat perusahaan punya peran penting dalam memberikancapacity building bagi petani, terutama petani yang merupakan bagian dari rantai pasok mereka,” ujar Ofra.

Manajer Komunikasi Musim Mas, Carolyn Lim, menyadari pentingnya partisipasi petani kecil sawit setempat dalam proses produksi kelapa sawit perusahaan. “Kami secara aktif melibatkan petani kecil dalam rantai pasokan kami untuk membantu meningkatkan hasil panen mereka dan kebijakan penanaman kami yang berkelanjutan,” ujar Lim kepada The Palm Scribe.

Musim Mas bekerja sama dengan Internasional Finance Corporation (IFC) dalam membantu petani kecil menggunakan program Indonesia Palm Oil Development Scheme (IPODS) untuk memperoleh sertifikasi RSPO, , dengan memberikan bantuan keuangan maupun pelatihan.

Namun program itu juga memiliki kendala. “Kami menghadapi isu rumit yang sebenarnya di luar kemampuan perusahaan kami, seperti kepemilikan lahan yang membutuhkan intervensi dari pemerintah, mengajak petani kecil untuk bergabung dalam program  kami juga butuh komitmen dan waktu dari kami,” ujar Lim yang menambahkan bahwa petani sawit cenderung tidak mau dikelompokkan dengan orang yang tidak mereka kenal dalam suatu organisasi.

Untuk menangani hal tersebut, Musim Mas menggunakan pendekatan pribadi untuk memahami kendala yang sebenarnya dihadapi petani kecil sawit,  walaupun cara ini memakan waktu yang lama. “Pengelompokan petani bisa memakan satu minggu hingga 10 bulan. Rasa saling percaya adalah faktor penting untuk menjalankan program kami,” ucap Lim.

Lim juga mengutarakan kerjasama dengan pemerintah adalah penting untuk menjamin berhasilnya program ini dan berkomitmen akan menjaga program tersebut walaupun memakan waktu yang lama.

Share This