The Palm Scribe

Meningkatkan Peran LSM Dalam Memastikan Kepatuhan Perkebunan Terkait HAM

Melalui program Responsible and Sustainable Palm Oil in Indonesia (Resbound), sebuah yayasan memberikan pelatihan untuk membantu organisasi masyarakat sipil (OMS) di Sumatra Utara dalam memonitor ketaatan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap tanggung jawab sosial dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) mereka.

“Melalui training lobby dan advokasi untuk OMS ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan LSM dalam memahami hak asasi manusia, dan hak asasi manusia dan bisnis, mengkontekskan hak asasi manusia dan bisnis pada pembangunan desa,” demikian Keumala Dewi, Direktur Eksekutif  Yayasan Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang menyelenggarakan pelatihan ini.

“Pada akhirnya, LSM mampu memonitoring kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan isu HAM pada perusahaan,” imbuhnya dalam sebuah email kepada The Palm Scribe.

Keumala mengatakan diharapkan para peserta tidak saja akan memahami konsep dan teori HAM dan kaitannya dengan bisnis, maupun teori pembangunan desa yang inklusif tetapi juga akan mampu merumuskan langkah-langkah monitoring implementasi Bisnis dan HAM.

Dari pelatihan dasar satu hari yang diikuti tiga hari pelatihan yang lebih komprehensif bagi peserta yang terseleksi, diharapkan para pesertanya akan mampu memposisikan diri dalam kerangka advokasi untuk menjalin kemitraan yang strategis dengan perusahaan, serta memposisikan diri dalam mengawal HAM antara komunitas dan perusahaan.

“Peran LSM sangat penting dan potensial dalam membangun kemitraan yang lebih strategis dengan perusahaan dalam implementasi CSR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Para peserta pelatihan yang baru pertama kalinya diadakan di Sumatra Utara ini dipilih dari 65 perwakilan OMS yang terlibat dan memiliki kegiatan aktif dalam isu pedesaan, termasuk isu anak dan perempuan, di lokasi program — Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama kali yang menggunakan spektrum desa dengan pendekatan bisnis dan hak asasi manusia serta kemitraan multi pihak antara pemerintah, masyarakat dan sector bisnis,” tutup Keumala.

Program Resbound sendiri,  digagas oleh ICCO Cooperation bersama dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan didukung oleh Unit Eropa. Program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan desa di area perkebunan sawit yang responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.

Industri Perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.

Tinggalkan Balasan

Share This