The Palm Scribe

Pengelompokan petani sawit swadaya dianggap membuat kebijakan kurang efektif

Indonesia, negera penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, mengakui peningkatan pesat peran petani swadaya di sektor kelapa sawit, namun kebijakan yang diarahkan kepada kelompok ini untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional mungkin menjadi kurang efektif, karena kurangnya pemahaman mengenai kelompok ini.

ILUSTRASI. Para pekerja di sebuah perkebunan sawit. (Foto: Wicaksono/The Palm Scribe)

Isdert Jelsma,  peneliti di Centre for International Forestry Research (CIFOR) Indonesia, mengatakan bahwa dari sebuah penelitian yang dilakukan tahun lalu, sudah terlihat bahwa kategori “petani swadaya ini” sebenarnya meliputi berbagai sub-kategori yang berbeda.

“Ini (kelompok) yang tidak homogen. Kita perlu untuk dapat membedakan (sub-kelompok) di antara mereka, “ ujar Jelsma kepada the Palm Scribe.

Pengakuan terhadap adanya berbagai sub-kelompok dalam kategori petani swadaya ini, menurutnya, akan dapat membantu para pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan tertargetkan dengan baik.

Sebuah laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) baru-baru ini, yang mengutip hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan bahwa pada 2017, perkebunan petani swadaya (smallholders) meliputi 53 persen dari luas total kebun kelapa sawit yang mencapai 16 juta hektare.

Data resmi selama ini memperlihatkan luasan kebun kelapa sawit hampir mencapai 12 juta ha, sedangkan kebun petani swadaya mencapai 4,7 juta ha dari luasan keseluruhan tadi.

Angka PAPSI ini memperlihatkan bahwa untuk pertama kalinya, perkebunan milik petani swadaya melebihi luasan perkebunan perusahaan swasta maupun BUMN.

Pemerintah sudah sering menunjuk kepada semakin pentingnya peran petani swadaya dalam sektor kelapa sawit ini dan karenanya sudah menghasilkan berbagi kebijakan dan program untuk membantu kelompok ini meningkatan produktifitas mereka serta akses kepada berbagai fasilitas, termasuk pembiayaan dan praktik tanam yang baik.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah para petani swadaya ini benar dapat dikelompokkan ke dalam satu kumpulan yang homogen, yang memiliki ciri dan kelakuan yang sama?

Banyak orang, termasuk Jelsma, percaya bahwa pengelompokan umum ini kurang tepat, karena sebenarnya banyak terdapat berbagai tipe petani swadaya.

“Setiap kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka memiliki dinamika yang berbeda,” ujar Jelsma.

Kenyataan yang ada di lapangan memperlihatkan bahwa kelompok petani swadaya ini jauh dari homogen. Ada petani kecil dan miskin, ada petani besar yang kaya, ada petani dengan lahan sempit dan ada yang memiliki lahan puluhan hektare, ada yang bertanam di tanah mineral dan ada pula yang bercocok tanam di tanah gambut, ada yang benar-benar bersifat individu dan ada yang merupakan bagian dari jaringan keluara, dan sebagainya.

Walaupun masih banyak pengelompokan dalam kategori petani swadaya ini, riset yang dilakukan tahun lalu itu telah mengidentfikasi paling tidak tujuh sub-kelompok petani swadaya, yaitu:

  • Petani kecil setempat, dengan lahan antara 0,1 ha sampai tiga ha
  • Petani menengah setempat, dengan lahan antara 3,1 ha sampai 15 ha
  • Petani besar, baik petani setempat maupun migan dari daerah lain, yang menguasai lahan paling tidak 15 ha
  • Petani kecil migran, dengan lahan antara 0,1 ha – 3 ha
  • Petani menengah migran, dengan lahan antara 3.1 ha dan 15 ha
  • Petani kecil dan menengah yang berkebun di lahan gambut
  • Petani bresar di lahan gambut

Lebih banyak lagi kriteria dapat ditambahkan untuk lebih mempertajam pengelompokan ini, seperti misalnya lokasi geografis, atau ciri etnis.

Perbedaan antara sub-kelompok ini, misalnya, ada antara petani kecil, sedang, dan besar. Seringkali misalnya dilambungkan bahwa salah satu persoalan yang melilit petani swadaya adalah masalah pembiayaan.

Ini mungkin benar bagi petani kecil, ujar Jelsma, tetapi bagi petani sedang dan besar, yang memiliki tanah luas, mereka sebenarnya dapat saja menjual sebagian kecil tanah mereka untuk memperoleh dana segar.

“Apakah benar isunya adalah kurangnya akses terhadap pembiayaan?” tanyanya.

Perbedaan juga ditemukan antara petani di lahan mineral dan yang bercocok tanam di lahan gambut misalnya. Petani di lahan gambut biasanya tidak memilki hak resmi atas tanah garapan mereka.

Perbedaan-perbedaan di balik pengelompokan ini membawa akibat bahwa peraturan dan kebijakan bagi petani swadaya seharusnya tidak pukul rata, berlaku bagi semua.

“Hal ini (klasifikasi) seharusnya dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih terarah, yang menjauhi jenis kebijakan yang berlaku menyeluruh bagi semua jenis petani,” ujar Jelsma.

Ia pun mengatakan bahwa bentuk kebijakan dan peraturan harus dibuat berdasarkan tujuan dan target tertentu. Ia mencontohkan program penanaman kembali kebun rakyat yang dicanangkan pemerintah di kuartal keempat tahun lalu.

“Jika memang targetnya adalah mencakup luasan sebesar mungkin, kebijakan ini harus diarahkan kepada segmen petani besar swadaya. Bila targetnya jumlah petani yang ikut serta, maka kebijakan harus diarahkan kepada petani swadaya kecil,” katanya memberikan contoh.

Salah satu ciri petani kecil setempat, misalnya adalah bahwa kebanyakan dari mereka tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah yang resmi. Lain halnya bila petani kecilnya migran, yang datang melalui program transmigrasi, termasuk transmigrasi plasma. Mereka dari awal sudah diberikan tanah garapan dan tinggal secara resmi. Akibatnya, kebijakan membantu membagi-bagikan sertifikat tanah sebaiknya ditargetkan pada segmen petani kecil setempat.

Sertifikasi tanah juga akan kurang efektif bila ditujukan kepada petani di lahan gambut, tambahnya.

“Akan menjadi problematis bila lahan petani besar di lahan gambut dilegalisir misalnya,” kata Jelsma. Ia menambahkan bahwa usaha melegalisir lahan di tanah gambut akan berakibat pada meluasnya penggunaan tanah gambut secara ilegal.

Jelsma juga mengatakan bahwa selain perbedaan yang ada antara jenis jenis petani swadaya ini, terdapat juga kesamaan di antara mereka.

Ketujuh tipe petani swadaya ini semuanya memiliki tingkat produktivitas kebun yang rendah, Petani besar mungkin produktivitasnya sedikit lebih tinggi tetapi bukan karena praktek tanam yang lebih baik, namun penggunaan benih yang sedikit lebih baik, kata Jelsma.

“Praktik tanamnya sama bagi semua kategori, Lebih banyak uang tidak secara otomatis berarti praktik tanam yang berbeda,” ujarnya.

Bagi Jelsma, untuk meningkatkan produktivitas petani swadaya, pemerintah dengan kebijakan dan programnya tidak akan menjawab masalah. “Ini perlu dihadapi oleh semua pemangku kepentingan secara bersama sama,” tutur Jelsma.

Perusahan dapat memberikan pengetahuan dan teknik penanaman, lembaga keuangan memberikan akses pembiayaan, serta pemerintah memberikan program dan kebijakan.

Masalah lain yang juga dihadapi petani swadaya adalah persyaratan kaku dari lembaga keuangan maupun sertikasi, bahwa petani swadaya harus berada dalam wadah organisasi yang formal untuk dapat memperoleh akses pada berbagai fasilitas, termasuk pembiaaan, teknologi, dan lainnya.

“Namanya saja petani swadaya, mereka tentu tidak ingin bergantung pada yang lainnya kan?”

Tidak adanya kebebasan untuk menentukan bentuk organisasi sendiri inilah salah satu kendala dalam mengorganisir para petani. Unsur utama yang harus dipenuhi adalah bahwa para petani ini merasa adanya kepentingan untuk berorganisasi.

“Apakah peningkatan produktivitas ini memang diinginkan oleh semua petani? Belum tentu. Mungkin petani melihat bahwa biaya dan usaha yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasilnya dan lebih memilih meningkatkan produksi saja,” jelasnya.

Ia mengatakan memaksa petani untuk berorganisasi secara kaku adalah sama dengan “memplasmakan” petani swadaya.

Laporan PAPSI memperlihatkan betapa cepat tumbuhnya peran petani swadaya di sektor persawitan. Bila pada tahun 1980, petani swadaya mengusahakan hanya dua persen dari luasan kebun sawit keseluruhannya, sepuluh tahun kemudian persentasenya sudah menjadi 26 persen dan di tahun 2016 sudah mencapai 41 persen.

Indonesia tidak saja merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga konsumen terbesar. Indonesia dan Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, dua negara tersebut menguasai 85 persen pasokan minyak sawit dunia.

Share This