The Palm Scribe

Pengawasan Kunci Dalam Memastikan Kesejahteraan dan Hak-hak Buruh Sawit Dipenuhi

Sementara beberapa pegiat perburuhan dan hak asasi manusia menggambarkan kelamnya kehidupan buruh perkebunan kelapa sawit di negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia ini, seorang pakar mengatakan bahwa kesalahan tidak terletak kepada kurangnya peraturan dan perundangan yang menjamin hak buruh perkebunan sawit, tetapi pada lemahnya monitoring dan pengawasan.

Herwin Nasution, Ketua Umum Serikan Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO), berbicara dalam semua diskusi daring yang diadakan Sawit Watch Rabu (22/7) menyertakan daftar panjang permasalahan yang dihadapi buruh perkebunan kelapa sawit di negeri ini,

Daftar tadi termasuk upah rendah, jam kerja panjang, target yang terlalu tinggi serta denda yang menyertainya bila gagal dicapai, layanan kesesatan yang buruk, ketiadaan peralatan keselamatan serta jaminan hidup layak serta hak hak yang lemah. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware, berbicara pada kesempatan yang sama juga menceritakan permasalahan yang sama.

Namun, Fajar Dwi Wisnu Wardani, tenaga ahli  Utama Kedeputian III bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP)  mengatakan bahwa tidak seperti yang dikatakan kedua orang itu, kesalahan tidak berada pada regulasinya ketika hak hak buruh tidak dipenuhi perusahaan. Ia mengatakan undang undang dan peraturan sudah cukup menetapkan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap buruh mereka.

“Kuncinya ada di bagaimana monitoring dan pengawasannya,” demikian Fajar. Ia menerangkan lebih lanjut bahwa monitoring dan pengawasan yang lemah dari pihak pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam sektor ini adalah salah satu sebab perusahaan dapat leluasa mengingkari kewajiban mereka.

“Selain mendasarkan kepada aturan hukum yang ada, yang menurut saya ya..agak lebih sedikit dari cukup, kita bisa mendorong melalui usaha usaha yang lain,” ujarnya.

Inda mengatakan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah “tidak ada monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan korporasi perkebunan.”

Hal ini juga diperburuk lagi, imbuhnya, dengan “rendahnya system dan kompetensi, kapasitas serta kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan.”

Dalam presentasinya, Herwin juga menyebutkan kelemahan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan kepatuhan perusahaan.

“Sistem pengawasan ketenagakerjaan tidak berjalan dan mediator tidak semua ada disetiap dinas ketenagakerjaan  tingkat kabupaten,” ujarnya.

Herwin juga mengatakan bahwa fakta bahwa lokasi perkebunan biasanya di tempat  terisolir yang berada di pinggiran kota sehingga akses transportasi dan informasi sulit serta membuat pengawasan dan monitoring atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan menjadi sulit.

“Di beberapa daerah malah tidak ada anggaran untuk melakukan pengawasan itu,” sergahnya.

Inda mengatakan bahwa Sawit Watch dalam rekomendasinya kepada pemerintah, juga memasukkan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan  serta pembangunan kapasitas serta penyediaan fasilitas bagi tenaga yang memonitor komitmen perusahaan.

Suatu kesulitan lainnya yang membuat usaha agar  hak-hak buruh perkebunan sawit dapat dipastikan dipenuhi adalah tidak adanya data konkrit mengenai buruh-buruh ini.

Karena itu, Sawit Watch juga merekomendasikan “Pembangunan sistem data dan informasi mengenai buruh perkebunan kelapa sawit.”

Sekar Banjaran Aji, peneliti organisasi HAM ELSAM, yang menjadi moderator diskusi, juga merujuk kepada tidak adanya data yang seragam mengenai perkebunan kelapa sawit termasuk tutupannya dan jumlah buruh yang dipekerjakan di sektor tersebut.

Ia mengatakan bahwa sementara Sawit Watch mengatakan luasan perkebunan kelapa sawit ini di Indonesia mencapai 22,72 juta hektar, data resmi menunjukkan luas total 16.4 juta hektar.

Sawit Watch mengatakan lebih dari 20 juta orang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit di Indonesia sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan angka 21 juta. Sementara itu data resmi pemerintah mengatakan sektor sawit hanya mempekerjakan  16,2 juta orang  dan SERBUNDO mencatat 16,3 juta orang buruh perkebunan sawit.

Baca lebih banyak berita oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Share This