The Palm Scribe

Pemerintah Gagal Melindungi Lingkungan dan Masyarakat yang Terdampak Perluasan sawit: HRW

Ekspansi operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia membahayakan tidak saja lahan gambut negeri ini tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar perkebunan, karena pemerintah gagal menegakkan kebijakan maupun peraturannya sendiri yang terkait perkebunan sawit, demikian dikatakan Human Rights Watch dalam laporan terbarunya.

“Pihak berwenang di Indonesia mengizinkan perusahaan kelapa sawit menghancurkan lahan gambut dan menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal atau konsekuensi lingkungan,” kata Juliana Nnoko-Mewanu, peneliti senior tentang perempuan dan tanah di Human Rights Watch sekaligus penulis laporan ini. 

Nnoko-Mewanu jug mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak warga atas tanah serta peraturan lingkungan dan menjalankan peran mereka untuk mengatasi krisis iklim.

Laporan setebal 71 halaman yang berjudul “Mengapa Tanah Kami? Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia Membahayakan lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat,” yang diterbitkan Rabu (3/60 meneliti perluasan perkebunan sawit dari PT Sintang Raya, anak perusahaan Daesang Corporation dari Korea Selatan, di lahan gambut di Kalimantan Barat.

Laporan tersebut meneliti tiga desa  — Seruat Du, Mengkaleng Jambu dan Olak-Olak — yang penduduknya banyak kehilangan lahan pertaniannya maupun sumber penghidupannya dikarenakan ekspansi operasi PT Sintang Raya.

Penduduk ke tiga desa tersebut sudah tinggal di daerah itu semenjak tahun 1970an, dibawa kesana dibawah program transmigrasi pemerintah yang memindahkan jutaan orang dari pulau-pulau Jawa, Bali dan Madura yang padat penduduknya ke daerah daerah lain dengan kepadatan penduduk yang rendah.

Laporan tersebut mengatakan bahwa perusahaan memperluas perkebunannya tanpa konsultasi  yang berarti dengan penduduk setempat dan juga tanpa memberikan kompensasi bagi lahan penduduk yang diambil untuk perluasan maupun kehilangan sumber penghasilan bagi sementara orang lainnya.

Human Rights Watch juga mengatakan dalam laporan itu bahwa polisi melecehkan, mengintimidasi, dan menuntut warga desa yang melawan atau memprotes.

Penduduk desa menggugat keabsahan izin yang dikeluarkan pemerintah untuk PT Sintang Raya. Mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa baik pemerintah maupun perusahaan tidak berkonsultasi atau memberikan kompensasi yang memadai atas hilangnya lahan pertanian dan mata pencaharian mereka sebelum pemerintah mengeluarkan izin konsesi pada 2008 atau selama perluasan perkebunan. 

Pada 2012, pengadilan negeri mewajibkan PT Sintang Raya untuk mengembalikan tanah kepada sejumlah warga, putusan yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2014. Namun, perusahaan belum mengembalikan tanah tersebut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum melaksanakan putusan tersebut.

Penduduk setempat juga melaporkan bahwa semenjak perkebunan itu beroperasi di daerah mereka, telah terjadi peningkatan serangan hama dan intrusi air laut juga semakin meluas. meningkatkan salinitas tanah dan mengakibatkan panen yang buruk. 

Human Rights Watch juga mengatakan bahwa ekspansi perkebunan telah merusak salah satu daerah serapan karbon terpending di dunia. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 80 miliar ton karbon atau sekitar lima persen dari cadangan karbon dunia. Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan telah meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia secara signifikan, laporan tersebut menambahkan.

Seorang penduduk wanita setempat dikutip dalam laporan Human Rights Watch ini mengatakan bahwa lebih dari 100 penduduk telah mendatangi PT Sintang Raya untuk melaporkan keluhan mereka, bahwa perusahaan tidak pernah berbicara dengan mereka tetapi merampas tanah mereka. Mereka juga sudah menandatangani pejabat kabupaten di Kubu Raya dan juga kepolisian kabupaten tersebut namun sama sekali tidak ada yang dilakukan mereka.

“Badan Pertanahan Nasional bersama dengan Tim Reforma Agraria Nasional yang dibentuk Presiden seharusnya menyelidiki dan memberikan sanksi kepada perusahaan kelapa sawit yang gagal berkonsultasi dan memberi kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak,” kata Nnoko-Mewanu.

Kegagalan pemerintah untuk menegakkan kebijakan serta peraturan dan perundangannya sendiri tidak saja merugikan hak-hak masyarakat tersebut, tetapi juga memperburuk perubahan iklim. 

“Semua orang menderita jika pemerintah gagal menjalankan pengawasan.” tutup Nnoko-Mewanu.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.

Tinggalkan Balasan

Share This