The Palm Scribe

Pembangunan Kapasitas Petani Swadaya Krusial Bagi Program Peremajaan Sawit Rakyat

program peremajaan sawit rakyat

Pembangunan kapasitas petani swadaya sawit merupakan salah satu prasyarat penting bagi kesuksesan program peremajaan sawit rakyat yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2016, demikian menurut beberapa praktisi di bidang ini

Berbicara pada sebuah seminar virtual yang diselenggarakan Auriga Nusantara baru baru ini, Heri Susanto, Ketua umum Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (JAPSBI) mengatakan bahwa petani swadaya saat ini minim pengetahuan terkait program – program bantuan pemerintah, sehingga banyak yang mengalami kesulitan ikut serta dalam program – program tersebut.

“Minimnya petani sawit dalam pengelolaan kelompok dan kepemilikan legalitas perkebunan sehingga terhambat dalam keikutsertaan dalam program pemerintah seperti peremajaan sawit rakyat  dan ISPO/RSPO,” ujar Heri.

Dia juga menambahkan sedikitnya pelatihan dan informasi mengenai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk petani swadaya adalah kendala yang sering terjadi dan mengakibatkan para petani ini tidak mengetahui tata cara bagaimana yang harus dilalui untuk dapat mengikuti program tersebut.

“Kami merasa kendala seperti sedikitnya pelatihan mengenai program PSR untuk petani swadaya menjadi salah satu kendala yang umum terjadi. Petani itu sering merasa tidak mengetahui betul cara mendapatkan bantuan program itu bagaimana? Tata caranya seperti apa?,” tambahnya.

Banyak kendala lainya yang menurut Heri, juga dihadapi oleh petani terkait dengan PSR ini, termasuk permasalahan legalitas lahan, akses terhadap kredit bank maupun bibit dan banyak lagi.

“Permasalahan dalam PSR itu umumnya seperti kelembagaan petani itu sangat rendah yang membuat legalitas lahan petani dipertanyakan, selain itu ketersediaan bibit, bank pemberi kredit dan cara mendapatkan bibit juga menjadi masalah,” dikatakannya.

Baca juga: Koalisi Buruh Sawit Minta Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Buruh.

Heri juga menambahkan bahwa kemampuan petani dalam pengajuan dan pelaporan, dan implementasi database dan pemetaan juga merupakan masalah yang sering ditemui.

Program PSR merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat dan terutama meningkatkan produktivitas tanamannya, dengan melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru sesuai dengan prinsip-prinsip GAP (good agricultural practices).

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto pada sesi yang sama mengatakan pemberian Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) adalah salah satu cara membantu petani swadaya dengan sistem yang jelas dan terdata dengan baik.

“Perlunya STDB itu apa? Pendataan statistik dan identifikasi masalah pekebun, bahan penyusunan kebijakan tata kelola perkebunan kelapa sawit, keperluan persyaratan sertifikasi ISPO, dan keperluan persyaratan program peremajaan sawit pekebun,” ujar Heru. 

Namun Heru mengamini bahwa penerbitan STDB ini juga masih menghadapi beberapa kendala terutama pada pengimplementasiannya di tingkat daerah serta ketersediaan sumber daya manusia dan pembiayaan yang terbatas.

“Kita mengalami beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasi STDB, seperti pemahaman regulasi tentang penerbitan STDB yang beragam di tingkat daerah, ketersediaan SDM yg terbatas, terutama untuk pemetaan, keterbatasan pendanaan untuk pendataan dan sarana pemetaan, serta pendelegasian penerbitan STDB di kabupaten yang berbeda – beda,” tegas Heru.

Menurut Aditya Adhykasa dari Auriga Nusantara, identifikasi kebun sawit rakyat dengan menggunakan citra satelit dapat membantu permasalahan STDB  karena dapat memberikan data akurat mengenai luas lahan yang dimiliki oleh petani swadaya yang mendaftar pada program tersebut.

“Sawit rakyat mandiri memiliki luas lahan maksimal 25 hektar dengan pola yang cenderung tidak seragam baik struktur, bentuk, maupun umur tanaman. Dengan citra satelit kita dapat memastikan apakah petani tersebut memang memiliki lahan 25 hektar atau tidak,” tutur Adit.

Sawit rakyat mandiri adalah perkebunan yg diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat, dengan komoditas berupa kelapa sawit

Heru menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan bekerjasama dengan pihak Auriga untuk memperbaiki data perkebunan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Auriga, namun dia juga mengingatkan para kepala daerah untuk ikut serta mendata perkebunan rakyat di daerahnya masing – masing.

“Kami ingin bagaimana memperbaiki data perkebunan agar tepat sasaran, kita akan bekerjasama dengan Auriga. Tentu yang mempunyai lahan lebih luas dari 25 hektar itu tentunya merupakan kewajiban kepala daerah untuk menertibkan itu, karena izin usaha perkebunan itu pada umumnya ada di PEMDA,” ucap Heru. 

Dia juga mengatakan bahwa tujuan utama program ini adalah membantu petani yang memang membutuhkan dan tidak salah sasaran. 

“Kita tentu ingin memperbaiki ini semua, agar program – program bantuan ini tepat sasaran, kami tidak ingin yang mendapat bantuan program PSR ini petani – petani berdasi yang sebetulnya tidak memerlukan itu,” tutup Heru.

Baca lebih banyak tulisan oleh Didiet Nugraha.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Ikuti media sosial kami untuk terus mendapatkan kabar mengenai kelapa sawit, Anda dapat menemukan tautannya di sisi kiri halaman ini.
Share This