The Palm Scribe

Omnibus Law Tidak Akan Meningkatkan investasi: Pegiat Lingkungan

Artikel ini pertama kali terbit di The Forest Scribe, yang juga termasuk kelompok laman The Scribe.

Rancangan Undang Undang Cipta Karya yang rencananya akan disahkan menjadi Undang Undang tanggal 8 oktober nanti, tidak akan berhasil meningkatkan investasi karena persoalan-persoalan mendasar di bidang ini, termasuk tumpang tindih perizinan di sektor perkebunan dan kehutanan masih tidak tertangani, ujar sejumlah pegiat lingkungan.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan,  dalam sebuah diskusi daring Minggu (4/10) mengatakan bahwa sebenarnya 75,6 persen luas daratan Indonesia sudah dibebani izin sehingga tidak banyak menyisakan lahan untuk investasi baru. 

“Tercatat 75,6 persen dari luas daratan Indonesia itu sudah dibebani izin dan sudah ada peruntukannya jadi sebenarnya 75,6 persen dari daratan Indonesia ini sudah diokupasi jadi tidak bisa diapa-apakan lagi,” Teguh mengatakan.

Selain itu 75,6 persen luasan tersebut, atau setara 143 juta hektar, merupakan area silang sengkarut izin dan perlindungan hutan dan lahan sementara analisa oleh Madani, imbuhnya, memproyeksikan bahwa dengan pelonggaran persyaratan lingkungan dalam RUU Ciptakarya, akan banyak terjadi pembukaan lahan baru terutama di wilayah berhutan.

RRU Cipta Karya, yang digelontorkan pemerintah demi meningkatkan arus investasi ke Indonesia telah banyak dikritik berbagai pihak sebagai berat kepada kepentingan pengusaha dan bukan kepentingan masyarakat dan akan berakibat kepada meluasnya kerusakan lingkungan.

Teguh mencontohkan di bidang kelapa sawit saja tumpang tindih perizinan ini memperlihatkan misalnya dari luas perizinan perkebunan sawit di tahun 2020 yang menurut Madani mencapai 22,7 juta hektar, 4.406.315 hektar diantara berada di konsesi minyak dan gas di daratan dan 1,2 juta hektar lainnya termasuk kedalam area Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

Sejumlah 1,12 juta hektar juga berada di wilayah adat sementara 1,1 juta hektar berada di kawasan konsesi mineral dan batu bara (Minerba).

Hal yang sama juga terjadi di sektor lainya seperti pada hutan tanaman industri.

“Apa yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja, pengaturan dalam RUU Cipta Kerja,  tidak nyambung sama sekali dengan persoalan investasi yang ada di negeri ini, terkait dengan silang sengkarut perijinan dan hambatannya tidak pernah di address oleh pemerintah sendiri,” ujar Teguh dengan menambahkan bahwa mustahil pemerintah sendiri tidak menyadari hal ini.

Teguh mengatakan bahwa cara lebih efektif untuk menarik investasi adalah memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ini harus jadi prioritas, karena dengan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, silang sengkarut perizinan dan penguatan KPK maka dengan sendirinya investasi akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Indonesia, begitu juga dengan pasar,” ujarnya. 

Teguh mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya masih merupakan negara tujuan investasi yang menarik, dengan mengutip Business Outlook Survey the Economist tahun 2019 yang menaruh Indonesia di peringkat ketiga setelah Cina dan India sebagai negara yang paling diminati untuk meningkatkan investasi di Asia. 

“Jadi sebenarnya Indonesia baik baik saja dan sangat diminati,” ujar Teguh. Ia pun  mempertanyakan ada apa dibalik dorongan dan urgensi untuk mengeluarkan Undang undang Cipta Karya ini.

Ia juga mengutip Global Competitiveness Report 2017-2018 dari World Economic Forum yang dengan jelas mengidentifikasi lima penghambat investasi utama di Indonesia sebagai korupsi, inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur yang tidak memadai dan instabilitas kebijakan.

Baginya, pemerintah seharusnya serius menangani dan mengatasi penghambat tersebut dahulu.

“Kami pikir menjadi tindakan yang akan sangat bijaksana kalau pemerintah bersama DPR itu menindaklanjuti hasil kajian undang-undang di bidang sumber daya alam dan lingkungan yang telah disusun KPK,” imbuhnya dengan mengatakan bahwa kajian tersebut menemukan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang sangat minim dalam 26 undang undang.

Berbicara pada kesempatan yang sama, Arie Rompas, Ketua Tim Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa selain tidak adanya pelibatan masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, jelas mereka yang terlibat “mengabdi” kepada kepentingan investasi dan pengusaha semata.

Ia mengatakan aktor utama dibalik RUU adalah asosiasi bisnis dan mayoritas dari anggota  Satgas Omnibus Lawnya adalah pengusaha. Di DPR pun, investigasi oleh Tempo dan Auriga menunjukkan bahwa 45 persen dari anggota parlemen Indonesia menduduki posisi tingkat tinggi di perusahaan atau memiliki afiliasi dengan mereka.

Surya juga menyinggung bahwa DPR, yang punya daftar panjang perdebatan rancangan undang-undang yang belum diselesaikan, malahan mau bekerja pada Sabtu malam untuk menyetujui akan disahkannya rancangan undang undang Cipta Kerja. 

 Arie mengatakan bahwa Greenpeace menyerukan pembatalan segera dari keseluruhan UU Omnibus Law dan agar pemerintah lebih memprioritaskan menghentikan penyebaran virus Covid-19. Greenpeace juga menyerukan agar pemerintah memperkuat penegakan hukum dan menghentikan korupsi di bidang sumber daya alam.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Ikuti media sosial kami untuk terus mendapatkan kabar mengenai kelapa sawit, Anda dapat menemukan tautannya di sisi kiri halaman ini.
Share This