Mushdalifah Machmud, Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jangan pernah sedikitpun menyebut kata “kalah” ketika berbicara tentang perlawanan terhadap gelombang kampanye negatif yang ditujukan pada kelapa sawit Indonesia. Musdhalifah Machmud sangat paham seluk beluk dunia sawit, sekaligus percaya bahwa suatu hari, tidak lama lagi, dunia akan memahami bahwa minyak sawit tidak hanya merupakan kebutuhan untuk ketahanan pangan global, tetapi juga memainkan peran penting bagi jutaan masyarakat Indonesia.

“Kelapa sawit adalah salah satu produsen utama minyak nabati dunia. Dalam konteks ketahanan pangan, ia telah menyediakan makanan yang cukup bagi masyarakat dengan harga yang wajar, karena kita bisa mendapatkannya langsung dari industri domestik kita yang cukup tersedia,” katanya kepada The Palm Scribe dalam sebuah wawancara eksklusif di kantornya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kita telah berkontribusi pada ketahanan pangan dunia melalui pasokan minyak nabati. Tidak hanya dalam konteks minyak, tetapi juga semua turunannya, seperti margarin, mentega, dan komponen makanan rakyat lainnya. Minyak sawit dapat ditemukan dalam pencampur cokelat, makanan ringan, dan minuman yang digunakan untuk konsumsi dunia,” katanya dengan tegas.

“Tidak ada keraguan bahwa kelapa sawit adalah yang paling kompetitif, dan kami percaya ia dapat diproduksi secara berkelanjutan,” kata Musdhalifah Machmud.

Sebagai Wakil Menteri Koordinator untuk Pangan dan Pertanian, minyak sawit hanyalah salah satu diantara banyak daftar panjang kebijakan dan masalah pertanian dan pangan yang diurusnya di negara ini. Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi pada tahun 1964, Ia lulus dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), sebelum meraih Magisternya di Institut Teknologi Bandung (ITB) di jurusan Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi Doktornya di Sekolah Bisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Musdhalifah percaya bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan hampir semua yang diminta untuk memenuhi standar yang ditetapkan bagi minyak kelapa sawit.

“Kami melakukan perbaikan internal untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan, selain itu perkebunan kelapa sawit kami juga dijalankan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami memenuhi prinsip sosial dan ekonomi yang adil dari hulu sampai hilir,” katanya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian pada penguatan standar ISPO sejak diterbitkan pada tahun 2011, dimana semuanya terkait dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan, praktik melaksanakan pertanian secara baik (GAP), termasuk faktor sosial-ekonomi, ketenagakerjaan, keterlacakan, dan transparansi.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden no. 8/2018 tentang morotarium, yang merupakan kebijakan baru untuk meningkatkan produksi minyak sawit nasional dengan menekankan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang sudah ada ketimbang membuka perkebunan baru. Indonesia juga telah memulai tinjauan hukum yang komprehensif tentang konsesi kehutanan dan pertanian yang ada, serta meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan kehutanan sambil menangani masalah dengan masyarakat lokal.

Indonesia juga telah memperkenalkan ‘kebijakan satu peta yang melihat pertanahan dalam cara pandang spasial, sebagai upaya untuk menghindari tumpang tindih dalam penggunaan lahan dan kepemilikan. Pemerintah daerah juga telah ikut serta berperan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Ada juga kebijakan tentang penyelesaian penguasaan lahan untuk kawasan hutan, yang mengkategorikan lahan mana yang dapat digunakan untuk kelapa sawit, dan yang harus tetap dijaga sebagai kawasan hutan lindung. Kebijakan tersebut juga mencakup berapa lama lahan tersebut dapat digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, sebelum dikembalikan lagi menjadi kawasan hutan.

“Mengapa mereka selalu menunjuk minyak kelapa sawit? Padahal kita hanya menggunakan total 25 juta hektar lahan di dunia, lebih kecil jika dibandingkan dengan rapeseed, minyak kedelai, dan sebagainya. Mereka seharusnya tidak hanya mengkritisi minyak kelapa sawit, tetapi semua minyak nabati lainnya. Apakah mereka juga memiliki standar yang baik untuk minyak nabati lainnya?” Katanya.

“Justru karena kontribusinya dan daya saing yang tinggi jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, membuat kelapa sawit menerima perlawanan yang signifikan. Saya percaya semua kampanye negatif ini disebabkan oleh persaingan ekonomi. Begitu kita mendapatkan pengakuan dunia, kita dapat memasuki banyak segmen industri untuk memenuhi berbagai kebutuhan,” jelas Musdhalifah.

Menurut Musdhalifah, negara sebesar Indonesia dengan populasi dan sumber daya manusia yang juga besar, juga memiliki hak untuk mengakses sumber daya alamnya.

“Kita harus memiliki keseimbangan antara pembangunan dan kebutuhan manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN’s SDG), yang mencakup semua aspek dari akses kesehatan, kelaparan, pendidikan, sanitasi yang baik, dan sebagainya. Dengan kelapa sawit kita dapat memenuhi 12 hingga 15 dari 17 Kategori SDG tersebut. Lingkungan hanya satu indikator dari 17 indikator SDG,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa selain melindungi minyak sawit sebagai kontributor terbesar cadangan devisa, Indonesia juga harus mulai memperhatikan komoditas andalan lainnya seperti kopi, kakao, teh, karet, yang semuanya harus dibangun oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jika masyarakat kita sudah sejahtera, lingkungan akan mengikuti … karena masih banyak orang yang membutuhkan bantuan, jadi minyak sawit sebenarnya membantu orang-orang kita juga,” ujarnya.

Pemberdayaan Petani Kecil

Musdhalifah Machmud mengatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memberdayakan para petani kelapa sawit. Saat ini pemerintah memperkenalkan program penanaman kembali yang dimulai pada tahun 2017, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil petani dari dua ton menjadi delapan ton melalui penyediaan benih yang baik dan bersertifikat serta praktik pertanian yang baik (GAP).

Meskipun demikian, program ini belum mencapai target karena prosesnya tidak hanya melibatkan masalah teknis, tetapi juga budaya dan pola piker para petani.

“Kadang-kadang, ada sikap mental ‘Kenapa saya harus mencapai delapan ton kalau dua ton saja sudah cukup’. Ini masalah mental yang sama yang kita temukan dengan petani padi, karena masyarakat kita itu selalu bersyukur dengan apapun situasi mereka. Ini adalah tantangan untuk mendorong petani kita supaya lebih maju,” katanya.

Selain program utama meningkatkan hasil dan pengetahuan pada petani kecil, kementerian juga mendorong mereka untuk terus mencari tanaman tumpangsari yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Machmud menyatakan bahwa lokasi yang berbeda memberikan tantangan yang berbeda, tetapi secara umum tanaman kacang-kacangan dipandang cocok untuk perkebunan kelapa sawit karena kaya akan nitrogen yang baik untuk tanah.

“Terkadang jagung bagus. Kadang buah-buahan juga bagus. Meskipun mereka bisa membawa hamanya sendiri yang mungkin justru berbahaya bagi tanaman kelapa sawit,” jelasnya.

Minyak Kelapa Sawit sebagai Energi Bersih Alternatif 

Saat ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memulai uji coba untuk menggunakan minyak sawit murni (CPO) yang juga dikenal sebagai B100 sebagai pengganti bahan bakar diesel. Machmud optimis bahwa jika produksi minyak sawit Indonesia tetap tinggi, pada akhirnya Indonesia dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil.

Wakil menko tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan Malaysia dan Kolombia untuk memulai uji coba menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bio-avtur untuk pesawat. Inovasi telah menjadi lebih maju dan luas, sehingga di masa depan kita mungkin tidak perlu mengimpor bensin lagi.

Pada akhirnya, Musdhalifah Machmud percaya bahwa semua sentimen negatif terhadap kelapa sawit tidak lain adalah bentuk kompetisi antar komoditas, “Karena mereka ingin melindungi petani mereka, jadi kita juga harus melindungi petani dan negara kami”.

“Ini adalah sebuah pertarungan: kita berjuang terus, karena mereka juga berjuang terus untuk menghilangkan kelapa sawit dalam konteks perdagangan global. Kita berjuang, mereka berjuang. Negara-negara penghasil minyak sawit harus bekerja sama untuk mempertahankan keberadaan minyak sawit di pasar global,” katanya.

Share This