The Palm Scribe

Mengikuti Jejak Indonesia, Malaysia Akan Mengadukan UE ke WTO terkait Minyak Kelapa Sawit

Negara Produsen minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia, Malaysia, berencana mengadukan Uni Eropa (UE) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)  terkait dengan diskriminasi yang dilancarkan organisasi kewilayahan itu terhadap minyak kelapa sawit, demikian sebuah rilis pers yang diterima The Palm Scribe Rabu (1/6.)

Kementerian Komoditas dan Industri Perkebunan (KPPK) Malaysia, bekerjasama dengan Kantor Kejaksaan Agung (AGC) akan mengambil langkah hukum terhadap Uni Eropa (UE) melalui  Mekanisme Penyelesaian Pertikaian atau Dispute Settlement Mechanism (DSM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), demikian siaran pers KPPK yang dikirimkan Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) kepada The palm Scribe.

“Kebijakan yang dilaksanakan UE dalam Delegation Regulation di bawah European Union Renewable Energy Directive II (RED II) ini telah mengakibatkan pembatasan-pembatasan yang tidak wajar terhadap usaha-usaha mencapai keberlanjutan Malaysia serta membatasi perdagangan bebas,” demikian Menteri Komoditas dan Industri Perkebunan Malaysia  Mohammad Khairuddin Aman Razali mengatakan dalam siaran pers tersebut,

Ia mengatakan bahwa kebijakan UE ini merupakan tindakan diskriminasi yang akan menyebabkan dampak negatif bagi lebih dari tiga juta rakyat Malaysia yang terlibat dalam mata rantai industri sawit, termasuk lebih dari setengah juta pekebun kecil sawit.

Razali juga mengatakan bahwa Malaysia akan berlaku sebagai pihak ketiga dalam kasus yang diajukan Indonesia ke WTO sebagai tanda solidaritas Malaysia serta komitmennya untuk menangani kampanye anti minyak kelapa sawit.

Indonesia, negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bersama Malaysia memasok sekitar 85 persen minyak sawit dunia, sudah mengadukan UE ke WTO pada bulan Desember lalu dengan mengatakan bahwa UE berlaku diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit.

Pada bulan Desember 2018, UE telah meloloskan EU RED II dan beberapa bulan kemudian menerbitkan Delegated Regulation, yaitu peraturan pelengkap dibawah RED II. Rangkaian produk hukum tersebut secara garis besarnya menyatakan bahwa budidaya kelapa sawit telah berakibat kepada deforestasi besar-besaran dan karenanya UE akan secara berangsur-angsur meniadakan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar transportasi di wilayahnya  antara tahun 2023 dan 2030 .

Budidaya kelapa sawit, menurut UE, telah menyebabkan tingkat konversi tata guna tanah tak langsung (indirect land use change /ILUC) yang tinggi serta berdampak kepada emisi  gas rumah kaca yang juga tinggi

Siaran pers tersebut mengatakan bahwa  Delegated Regulation dibawah  RED II ini memiliki kelemahan dari segi ketulusan, kredibilitas ilmiah serta banyak mengandung gambaran yang tidak tepat mengenai usaha-usaha kearah keberlanjutan yang telah dilaksanakan oleh industri minyak kelapa sawit di negara produsen. Peraturan-peraturan tersebut juga dipandang diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit dibandingkan dengan kebijakan bagi minyak nabati lainnya yang juga digunakan sebagai bahan baku bahan bakar biodiesel.

“Malaysia akan terus komit dalam mempertahankan kepentingan industri sawit negara yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi negara,” demikian Razali menutup siaran pers tersebut.

Share This