Negara-negara Eropa semakin gencar mengeluarkan regulasi yang memojokkan Indonesia selaku produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO). Regulasi ini dimotori oleh kampanye hitam yang berfokus pada deforestasi. Namun, Mahendra Siregar, Direktur Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menilai kampanye hitam ini dapat menjadi kesempatan untuk mempromosikan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Indonesia saat ini bukan hanya negara produsen sawit terbesar, namun juga negara konsumen sawit terbesar, jadi kita yang menentukan pasar. Inilah kesempatan kita untuk mempromosikan ISPO,” ujar Mahendra kepada The Palm Scribe di sela-sela perhelatan International Conference Expo on Indonesia Sustainable Palm Oil 2018 di Jakarta pada hari Kamis (12/4). Promosi ini dapat dilakukan ke negara-negara tujuan ekspor terbesar sawit Indonesia, seperti Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Nigeria, dan Tiongkok.
Mahendra mengakui pada tahun 1990, sebanyak 77% produksi sawit Indonesia diekspor ke negara Eropa, namun sekarang, pada tahun 2017, hanya 17% produksi sawit Indonesia yang diekspor ke Eropa. “Jadi, kalau boleh saya bilang, pasar sawit di Eropa bagi Indonesia sekarang sudah tidak terlalu signifikan lagi, ini mindset yang harus kita tanamkan,” tegas Mahendra yang juga yakin bahwa segala bentuk kampanye hitam dapat dilawan.
Agar bisa dipromosikan, ISPO perlu rutin diperbaharui dan diperbaiki agar konsisten menyesuaikan dengan dinamika yang ada demi kualitas produksi sawit. Sejauh ini ISPO merupakan kewajiban bagi semua produsen dan pengolah minyak kelapa sawit di Indonesia, sedangkan bagi pekebun swadaya, sifatnya masih sukarela.
Melihat ke dalam negeri, terdapat pula pekerjaan yang masih perlu diselesaikan terkait ISPO. Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa sejauh ini baru 346 sertifikasi yang sudah dikeluarkan. Hanya empat dari itu merupakan sertifikasi yang diberikan kepada koperasi unit desa yang menghimpun petani swadaya.
Sebelumnya, supermarket asal Inggris, Iceland, beberapa waktu lalu menerapkan kebijakan pemberhentian penggunaan kelapa sawit untuk seluruh produk yang mereka jual dengan alasan bahwa kelapa sawit adalah penyebab utama deforestasi. “Minyak kelapa sawit bersertifikat saat ini tidak membatasi deforestasi dan tidak membatasi perkebunan minyak kelapa sawit,” ujar Richard Walker, direktur Iceland kepada BBC. Richard juga menegaskan tidak ada kelapa sawit yang berkelanjutan.
Hal serupa juga terjadi di Norwegia dengan adanya berbagai kampanye anti-kelapa sawit. Pemerintah Norwegia membuat peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkap dampak lingkungan yang dapat terjadi terkait penggunaan sumber daya alam. Dampaknya, konsumsi kelapa sawit di Norwegia berkurang hingga 2/3 pada 2018.