The Palm Scribe

Sertifikasi ISPO petani akan tetap mensyaratkan legalitas lahan

Walaupun pemerintah gencar mempercepat sertifikasi kelayakan bagi perusahaan maupun perkebunan rakyat, persyaratan legalitas tanah, yang sering dikeluhkan menghambat proses ini, tidak dapat ditiadakan, ungkap seorang petinggi Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

sertifikasi-ISPO-petani
Ilustrasi

Kepala Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat mengatakan bahwa tuntutan perundang-undangan mengenai persyaratan legalitas lahan mempersulit para petani swadaya kelapa sawit untuk dapat masuk ke skema keberlanjutan ISPO.

“Tujuan utama ISPO adalah agar para pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun petani, taat pada peraturan dan perundang-undangan yang ada,” Hidayat mengatakan kepada The Palm Scribe di sela-sela Konferensi Internasional dan Pameran ISPO 2018 pada hari Rabu, 11 April 2018.

Hidayat menambahkan bahwa sebenarnya ISPO sudah berusaha meringankan persyaratan sertifikasi bagi petani swadaya. Mereka hanya perlu memenuhi empat persyaratan untuk memperoleh sertifikasi ISPO, sementara petani plasma harus memenuhi enam, terlebih lagi untuk pelaku usaha yang harus memenuhi tujuh prinsip ISPO.

“Yang terberat (syaratnya) memang aspek legalitas tanah,” ungkap Hidayat. Yang dimaksud dengan aspek legalitas menurut UU Agraria adalah Surat Hak Milik, Girik, atau Surat Kepemilkan Tanah yang sah. “Kita anjurkan para petani untuk menanam di lahan yang legalitasnya sah. ”

Hidayat menekankan bahwa jika ingin berkelanjutan, aspek legalitas tanah ini harus dipenuhi.

Menurut Hidayat, para petani seharusnya mengambil kesempatan dengan adanya program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. “Mumpung ada program TORA, silakan, ini kesempatan baik,” ujarnya.

Hidayat mengatakan bahwa diperlukan waktu dan usaha untuk dapat tertib.

Berbagai usaha sedang dilakukan untuk juga mempermudah petani memperoleh aspek legalitas bagi lahan mereka. “Kalau memang sudah sekian tahun diusahakan, apalagi sawitnya sudah menghasilkan beberapa tahun, seharusnya Badan Pertanahan Nasional memberi semacam surat pengakuan tanah, misalnya,” sebut Hidayat.

Ia juga mengungkapkan bahwa mengurus sertifikasi dapat dilakukan bagian per bagian, dengan tidak mengikutsertakan bagian lahan yang masih bermasalah.

Beberapa kalangan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menjadikan sertifikasi ini sebagai layanan masyarakat dengan memberikan keringanan atau subsidi, apabila pemerintah memang ingin menarik sebanyak mungkin petani swadaya ke dalam sistem sertifikasi berkelanjutan ini.

Hidayat menunjuk perlunya menyoroti pola-pola kemitraaan antara perusahaan besar dan pelaku usaha perkebunan yang sukses membantu petani. “Sudah banyak contoh kemitraan yang berhasil membantu petani swadaya memperoleh legalitas atas lahan mereka.”

Share This