The Palm Scribe

Kotawaringin Barat Memilih Pendekatan Jurisdiksi Untuk Status Sawit Berkelanjutan

PANGKALAN TIGA, Kalimantan Tengah – Berkat peran penting kepemimpinan di sektor pemerintah daerah, petani swadaya serta LSM di Kabupaten Kotawaringin Barat kini siap mengadopsi pendekatan jurisdiksi dalam mencapai keberlanjutan bagi kelapa sawitnya.

Pendekatan jurisdiksi meliputi sebuah daerah yang memiliki pemerintahan dengan kewenangan regulatif dan melibatkan peran semua pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan keputusannya. Pendekatan ini didaulat oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai salah satu pendekatan yang sesuai untuk mencapai status berkelanjutan, sehingga organisasi tersebut kini sedang menyelesaikan detil-detil pendekatannya.

“Kita menunggu kepastian dari RSPO… pada saat bisa dilakukan, kita sudah siap mulai,” ujar Kamaludin, yang mengepalai Dinas Pangan, Hortikultura dan Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam pendekatan jurisdiksi ini, prinsip dan kriteria (P&C) RSPO diterapkan pada tingkat jurisdiksi, yaitu tingkat kabupaten di Kotawaringin Barat. Ini artinya, bila nanti status berkelanjutan sudah diberikan bagi kabupaten tersebut, semua kelapa sawit yang dihasilkan dalam wilayahnya otomatis harus sudah sesuai dengan standar sertifikasi RSPO.

“Pemerintah daerah Kotawaringin Barat melihat pendekatan jurisdiksi ini sebagai pendekatan yang tepat,” ujar Kamaludin, salah seorang pendukung kuat penggunaan pendekatan jurisdiksi di kabupatennya. Ia menyambut baik, bahkan mendorong partisipasi pemangku kepentingan lainnya, termasuk LSM dan korporasi, dalam mencapai kelapa sawit berkelanjutan disana.

“Cara saya adalah menanyakan, mereka bisa bantu apa? Lalu saya akan beritahu mereka apa saja yang perlu dibantu. Kita biarkan mereka bekerja di lapangan, tetapi kalau ada masalah, datang ke saya dan laporkan. Mari kita duduk untuk mencari solusinya bersama-sama,” ujar Kamaludin.

Direktur Indonesia untuk RSPO, Tiur Rumondang mengatakan bahwa dalam pendekatan jurisdiksi, semua pemangku kepentingan berkedudukan sejajar dan semua keputusan diambil bersama. Peran pemerintah daerah adalah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung hal-hal yang telah disetujui bersama dan membuat keputusan tersebut mengikat semua pihak.

“Mengapa pendekatan jurisdiksi? Kami mengharapkan bahwa dengan konsep ini semua produsen dapat ikut serta, yang non-RSPO juga dapat ikut. Dalam pendekatan jurisdiksi, semua pihak yang terkait harus ikut serta,” ujarnya dengan menambahkan bahwa melalui pendekatan ini, banyak unsur setempat yang akan ikut dipertimbangkan.

Keuntungan lainnya dari pendekatan ini, menurut Tiur adalah terciptanya efisiensi yang lebih tinggi, karena semua pemangku kepentingan terlibat dan juga baik pemerintah maupun pembangunan dapat menjadi lebih transparan, termasuk dalam tata ruangnya.

Sementara itu, cara kerja Kamaludin yang efektif telah mendorong RSPO maupun LSM seperti Pusat Penelitian Inovasi Bumi (Inobu) untuk tidak saja aktif mendorong petani sawit swadaya untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, tetapi  juga mempromosikan pendekatan jurisdiksi ini.

Salah satu kelompok tani yang dibantu memperoleh sertifikasi adalah Kooperasi Unit Desat Tani Subur di desa Pangkalan Tiga di Kutawaringin Barat. KUD ini mampu menjadi yang pertama menerima sertifikasi RSPO di Kalimantan dalam waktu hanya setahun saja.

Pencapaian yang mengagumkan dalam masa yang demikian pendek terutama dimungkinkan oleh kepemimpinan seorang tokoh tani setempat, Setiyana, yang kini telah memimpin koperasi ini selama hampir 15 tahun dan kini juga tengah menduduki posisi sebagai anggota DPRD untuk periode kedua kalinya.

Setiyana mengatakan bahwa ia pertama kali didekati oleh Inobu dan segera menangkap bahwa keberlanjutan merupakan sesuatu yang baik bagi para petani, sesuatu yang memungkinkan mereka dapat bertanam dengan praktik terbaik serta memperoleh akses ke pasar yang lebih terjamin.

“Tantangan tersulit adalah untuk meyakinkan petani lainnya, anggota dari KUD, untuk mengadopsi konsep keberlanjutan,” ujar Setiyana kepada The Palm Scribe di sela kunjungan media yang diselenggarakan RSPO bersama Inobu untuk mempromosikan pendekatan jurisdiksi serta memberikan contoh penerapannya di Kotawaringin Barat dan Kabupaten tetangganya, Seruyan.

Dibawah kepemimpinannya, KUD tidak saja berhasil memperoleh sertifikasi baik dari RSPO maupun Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi juga telah berkembang menjadi usaha milyaran Rupiah yang memiliki tidak saja usaha simpan pinjam namun sebuah pasar swalayan bertingkat, peternakan sapi, serta sebuah pusat rekreasi agrotourism ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit di Pangkalan tiga yang sangat populer di kawasan tersebut.

“Kami sangat beruntung punya Pemda yang mendukung dan memfasilitasi kami,” ujarnya. Ia mencontohkan untuk memudahkan pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang merupakan salah satu syarat utama sertifikasi, Bupati mendelegasikan wewenangnya kepada camat setempat hingga memotong mata rantai dan mempercepat pengeluaran dokumen tersebut.

“Lebih masuk akal kalau mau menyederhanakan proses, daripada pejabat kabupaten harus ke daerah untuk verifikasi lahan sebelum mengeluarkan STDB, pejabat yang paling dekat lahan dan paling mengetahui keadaan setempat yaitu camat saja yang melakukan verifikasi dan kemudian mengeluarkan dokumennya,” terang  Kamaludin.

Juga sangat membantu adalah tidak adanya permasalahan serius mengenai legalitas tanah di daerah tersebut karena daerah tersebut merupakan daerah transmigrasi, sehingga surat surat tanah biasanya ada. Masalah legalitas tanah ini merupakan hambatan utama dalam sertifikasi petani swadaya di banyak daerah lainnya di Indonesia.

Bagi Heni Martanila, staf keberlanjutan Inobu yang terlibat langsung dalam sertifikasi KUD Tani Subur, salah satu faktor positif di Kalimantan Tengah adalah dibentuknya sebuah platform jurisdiksi dalam mencapai keberlanjutan, yang didukung komitmen gubernur serta bupati di Kotawaringin Barat dan Seruyan.

“Dalam platform in ada beberapa komponen, termasuk perusahan, LSM  dan perwakilan petani,” katanya, sambil menambahkan bahwa platform ini memfasilitasi interaksi antara pemangku kepentingan yang ada.

“Apa yang dilakukan Inobu lebih banyak difokuskan pada membantu petani kecil swadaya, dari memetakan lahan mereka untuk memperoleh legalitas lahan,” kata Michael “Nobo” Padmanaba. Manager Riset Inobu ini mengatakan bahwa dalam pendekatan jurisdiksi, P&C RSPO dikombinaasikan dengan prinsip pembangunan pemerintah.

Kamaludin mengatakan bahwa pemda tengah sibuk mencoba mencari entitas jurisdiksi yang tepat untuk bertanggung jawab atas pendekatan jurisdiksi di kabupaten ini, serta menambahkan bahwa kemungkinannya adalah ia akan dipimpin oleh BUMD karena pemerintah sendiri tidak diperbolehkan berada di jajaran eksekutif entitas tersebut.

Share This