The Palm Scribe

Konsultasi Indonesia, UE Mengenai Gugatan ke WTO

Biofuel Kelapa Sawit dan Gugatan Indonesia ke WTO
Foto: torange.biz

Indonesia, negara produsen minyak kelapa sawit terbesar didunia, akan bertemu dengan Uni Eropa untuk mendapatkan klarifikasi dan menjelaskan pokok permasalahan dibalik gugatan pemerintah Indonesia yang dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) berkenaan dengan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) Uni Eropa.

“Sangat penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pokok permasalahan serta klaim-klaim potensial atas perjanjian WTO yang menurut kita dilanggar oleh Uni Eropa. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka Indonesia dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengajuan pembentukan panel,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana dalam sebuah siaran pers yang diterima The Palm Scribe hari Rabu (8/1).

Seperti diketahui Indonesia bulan Desember lalu mengajukan gugatan ke WTO menyusul rencana dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Pemerintah Indonesia berpendapat kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit atau biofuel Indonesia ke Uni Eropa serta akan mencoreng citra minyak kelapa sawit dan produk turunannya di perdagangan global.

Siaran pers Departemen Perdagangan ini mengatakan bahwa Uni Eropa telah menerima permintaan resmi Pemerintah Indonesia untuk bertemu dengan Uni Eropa untuk mengkonsultasikan masalah gugatan ke WTO Tersebut. Indonesia mengusulkan agar konsultasi tersebut dapat dilaksanakan akhir bulan January 2020 di Jenewa, Swiss.

Pertemuan konsultasi merupakan langkah awal dari penyelesaian sengketa di WTO. Tujuan konsultasi adalah meminta klarifikasi atas isu-isu yang dipermasalahkan dan mencari solusi yang memuaskan kedua pihak tanpa harus melalui proses litigasi WTO.  Diharapkan melalui konsultasi ini dapat ditemukan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak.

Kebijakan RED II mewajibkan penggunaan bahan bakar di Uni Eropa dari energi yang dapat diperbarui mulai tahun 2020 hingga tahun 2030. Sementara DR yang merupakan aturan pelaksana RED II, memasukkan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki risiko tinggi terkati dengan Indirect Land Use Change (ILUC). Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit, termasuk dari Indonesia,  tidak termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dikutip dalam siaran pers yang sama sebagai mengatakan bahwa  pemerintah Indonesia berkeberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit dalam program energi Uni Eropa. “Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip Uni Eropa yang mengedepankan fair trade, kebebasan, dan keterbukaan. Selain itu, juga tidak selaras dengan semangat Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sedang dirundingkan kedua negara,” tegasnya. 

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.

Tinggalkan Balasan

Share This