The Palm Scribe

Kembali Ke Zaman Suharto: Pemenjaraan wartawan di Kalimantan Tengah

Ketika membaca laporan berita mengenai apa yang dialami seorang warganegara Amerika Serikat yang bekerja bagi portal berita lingkungan Mongabay, tak ayal serasa kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu. 

Penahanan seorang wartawan, warganegara asing pula, dengan alasan melakukan “aktivitas jurnalistik yang ilegal”, tak akan terasa janggal ketika negara ini masih berada dibawah pemerintahan otokratis President Suharto.

Tetapi kini, setelah lebih dari dua dasawarsa meniti perjalanan demokrasi menyusul lengsernya “the Smiling General” yang  yang menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi, penahanan wartawant masih saja terjadi. Philip Jacobius, editor portal berita lingkungan Mongabay, resmi ditahan oleh kantor Imigrasi Palangkaraya, di Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Januari 2020. 

Menurut petugas imigrasi, Jacobius melakukan kegiatan jurnalistik dan ini tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyarakan visa bisnis yang dimilikinya. Biasanya, kasus seperti ini diselesaikan dengan deportasi saja, Bukankah pelanggaran visa itu pelanggaran ringan dan bukan perbuatan kriminil.

 Tetapi anehnya, Jacobius dipenjarakan. Yang lebih aneh lagi, Jacobius ini dipenjara sesudah lebih dari satu bulan dikenai tahanan kota, yaitu dari tanggal 17 Desember 2019.

Status tahanan kota itu diberlakukan imigrasi satu hari setelah Jacobius ikut menhadiri audiensi oleh Solidaritas Peladang Tradisional dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.

Menurut Aryo Nugroho Waluyo, seorang penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Palangkaraya, seperti dikutip oleh beberapa media, Jacobius memang sedang berada di ibukota Kalimantan Tengah itu sehubungan dengan rencana pembuatan artikel mengenai konflik lahan antara petani dan perusahaan. Audiensi yang dihadirinya juga terkait dengan kriminalisasi petani.

Beratnya hukuman yang diberikan kepada Jacobius jelas tidak sepadan dengan kesalahannya, yang paling tinggi merupakan pelanggaran administrasi saja. Ketimpangan inilah yang menimbulkan pertanyaan di masayrakat, apakah kepentingan bisnis yang memang selama ini dikenal sangat kuat di Kalimantan Tengah, ikut berada dibalik penahanan ini. 

Mongabay memang jelas telah banyak menimbulkan ketidak senangan di banyak kalangandi Kalimantan Tengah, melalui laporan-laporannya mengenai kebakaran hutan dan lahan besar-besaran yang setiap tahunnya menimpa propinsi ini, maupun mengenai isu-isu deforestasi, perusakan lingkungan serta konflik tanah disana. 

Dengan tulisan tulisan tersebut, jelas Mongabay dilihat sebagai ancaman bagi “business as usual” dari kepentingan-kepentingan bisnis tersebut, dan tentu saja , juga para pejabat yang berurusan dengan mereka. Seperti halnya banyak organisasi jurnalistik lainnya, portal berita lingkungan ini tidak selalu benar dan kadangkala memang dapat terlihat seperti hendak menyecar para pemain di bidang industri kehutanan. 

Tetapi, bukankah bila Mongabay dianggap salah dalam melaporkan sesuatu, jalan untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan pasal defamasi melalui pengadilan? 

Laporan-laporan yang dikeluarkan Mongabay ini biasanya memang memiliki dasar kuat dan benar, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terus bersikap profesional dalam pemberitaan mereka, adalah sesuatu yang penting bagi Indonesia yang ingin maju dan tumbuh sedemikian rupa sehingga mampu mengimbangi antara kebutuhan lingkungan dan kebutuhan manusianya. Seharusnya tak menjadi penting disini apakan para pemain di bidang kehutanan ini menyukai laporan mereka atau tidak

Penulisan berita yang profesional adalah penting sekali, karena bila tidak, maka banyak kasus kasus penyelewengan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang — dan kasus-kasus seperti ini banyak sekali di Indonesia- akan hilang disembuyikan dibawah karpet. Pelaporan dan pemberitaan yang jujur, akan dapat memberi tahu Jokowi dan jajarannya, phak -pihak manakah yang merintangi usaha-usaha keras pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan negeri ini.

Apalagi sekarang ini, ketika Indonesia harus berjuang keras untuk menarik investasi ditengah persangingan kuat dari negara negara di kawasan ini yang umumnya menawarkan kondisi-kondisi yang jauh lebih kompetitif. 

Kasus Jacobius ini seharusnya juga dapat menjadi momentum bagi pemerintahan President Joko Widodo untuk memenuhi janji janjinya dulu, termasuk untuk menghilangkan pembatasan akses ke beberapa daerah di Indonesia bagi warga negara asing, terutama wartawan.

Investasi selalu tertarik pada kondisi yang demokratis dan lebih liberal, dan bila hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang obyektif dan komprehensif dibatasi, termasuk dengan mengekang akses atau pemberitaan, negara negara lain dikawasan ini tentu akan dapat mengambil untung dari kerugian kita. Citra Indonesia di masyarakat internasional sudah banyak tercemar oleh meningkatnya intoleransi terhadap kaum minoritas dan pembiarannya. Jangalah citra ini menjadi lebih terpuruk lagi karena penghukuman wartawan yang demikian tidak proporsional.

Industri Perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Share This