Kompas, 28 Maret 2019
Pemerintah dan pelaku usaha mengkaji dokumen konstitusi dan melakukan lobi bisnis untuk mempertahankan pasar kelapa sawit di Uni Eropa. Dokumen hukum yang akan dikaji antara lain dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), dan Uni Eropa (UE). Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas Peter F. Gontha di Jakarta, Rabu (27 Maret), mengatakan, konstitusi yang berlaku perlu diidentifikasi untuk menentukan strategi.