The Palm Scribe

Kebijakan satu peta Indonesia dan sektor kelapa sawit

Kebijakan Satu Peta (KSP) Indonesia masih menuai resistensi. Baik kalangan birokrasi maupun para pemegang konsesi, termasuk di industri kelapa sawit, belum semua menerima kebijakan yang bertujuan menghasilkan sebuah portal umum tunggal berisi data dan informasi yang tersinkronisasi dan digital mengenai penggunaan lahan, tutupan dan batasannya, mengenai konsesi dan berbagai lapisan tematik lain.

map
ILLUSTRATION: One map policy.

Padahal KSP itu penting. Selain penggunaan standar, referensi, dan data yang sama bagi berbagai instansi negara dan pemerintahan di daerah, KSP dapat menjamin aksesibilitas terhadap data dan informasi geospasial dalam bentuk digital yang tepat, sinkron, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Peta yang dihasilkan akan dapat menjamin transparansi dalam hal penguasaan lahan dan berbagai potensi yang ada, sehingga akan berguna dalam memberikan kejelasan bagi investasi, perpajakan maupun pengawasan lingkungan.

Kebijakan ini dengan sendirinya juga akan mengurangi potensi konflik lahan dan membantu menghentikan deforestasi secara efektif maupun memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan publik.

Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan badan yang diberi wewenang untuk menyediakan peta dasar rupabumi dan berbagai peta tematik lain.

Pada saat ini, terdapat berbagai peta yang saling tumpang tindih dan kadang bertolak belakang, yang dihasilkan oleh berbagai instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Tiap peta didasarkan atas standar, skala, dan referensi mereka masing-masing. Ini membuat usaha untuk mensinkronkan semua peta itu hampir tak mungkin.

Permasalahannya menjadi lebih rumit lagi dikarenakan kebiasaan buruk dalam pengelolaan lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. “Juga karena kurangnya transparansi dari kebanyakan pemilik konsesi yang memiliki kepentingan untuk menjaga kerahasiaan konsesi mereka,” ujar Nabiha Shahab, peneliti independen yang terkait dengan Center for International Forestry Research (CIFOR).

“Masalah transparansi informasi ini kini masih di ranah hukum. Beberapa pengadilan sudah memutuskan bahwa data mengenai Hak Guna Usaha (HGU) harus dapat diakses public, tapi pemerintah sampai sekarang belum juga melaksanakannya,” tambah Shahab yang tesisnya di Universitas Indonesia mengenai KSP ini.

Pada bulan Desenber 2015, Forest Watch Indonesia (FWI) menggugat Kementerian Urusan Agraria/ Badan Pertanahan Nasional melalui Komisi Informasi Publik, untuk membuka data HGU bagi publik. FWI berdalih data HGU ini diperlukan untuk menganalisis penelitian konflik lahan bagi penyiapan rekomendasi bagi pemerintah.

“Tetapi sekarang sudah enam bulan berlalu setelah keputusan Mahkamah Agung dan masih tidak ada kemajuan dari pihak Kementerian Agraria. Mereka berdalih isu ini masih dibicarakan secara internal,” kata Linda Rosalina, juru kampanye FWI dalam masalah keterbukaan informasi.

Rosalinda mengatakan bahwa FWI telah mengajukan litigasi mengenai masalah ini kepada Kantor Ombudsman. Ia menambahkan bahwa bila usaha ini juga tidak menghasilkan apa-apa, FWI akan melaporkannya ke Polri.

Walaupun ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan pasti mengenai mengapa perusahaan perkebunan, termasuk kelapa sawit, Rosalinda enggan membuka dokumen HGU mereka ke public. Ia mendengar bahwa banyak perusahaan, termasuk yang sudah memperoleh sertifikasi ISPO tentang produksi berkelanjutan, belum memiliki “permasalahan” di lapangan.

Ia mencontohkan, deforestasi, dan pembalakan liar maupun ilegal,  penanaman di daerah dengan nilai konservasi tinggi atau di lahan gambut, pembakaran hutan, dan sebagainya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyanto, menganggap dokumen HGU sebuah dokumen rahasia perusahaan, layaknya akun bank perusahaan.

Joko, maupun Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang, belum menjawab pertanyaan tertulis yang dilayangkan kepada mereka. Tapi Joko–seperti dikutip oleh media–mengatakan bahwa membuka dokumen HGU kepada publik hanya akan berujung pada keresahan dan keributan yang ada hubungannya dengan data lahan.

“Pengusaha tidak akan dapat fokus kepada usahanya, akan ada protes dan ini akan dicermati publik dan in hanya akan menimbulkan keresahan,” ujar Joko mengatakan kepada Katadata. Ia menambahkan bahwa dokumen HGU hanya boleh akses untuk kepentingan khusus, seperti misalnya untuk penyelidikan kasus hukum.

“Dokumen HGU ini sangat sensitif. Bila dibuka, itu seperti menelanjangi Indonesia dan ini akan merugikan stabilitas makro ekonomi,” ujar Joko.

Abdul Kamarzuki, staf ahli pada Kementerian Koordinasi Ekonomi, dikutip oleh Kompas pada pertengahan bulan ini, mengatakan bahwa  pemakaian data geospasial akan diatur dalam sebuah protokol melalui sebuah peraturan yang akan tak lama lagi dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Ekonomi.

Dalam rancangan terakhir peraturan tersebut, data HGU misalnya, akan dibuka untuk umum tetapi kepemilikan  HGH tersebut tidak akan turut dibuka, katanya.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Nurwadjedi, dalam jawaban tertulis singkatnya mengatakan bahwa data mengenai kepemilikan HGU “memang rahasia, sesuai dengan arahan Pak Kepala.” Ia tidak berkomentar lebih lanjut.

Tidak adanya peta tunggal saat terjadi kebakaran hutan, misalnya, menyulitkan usaha untuk menetapkan di lahan siapakah api itu berasal dan karenanya menjadi sulit pula untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab.

Kasus yang sama terjadi pula pada deforestasi illegal dan pembalakan liar, termasuk di area dengan nilai konservasi tinggi.

Menurut Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2016,  skala peta dalam program KSP ditetapkan adalah 1:50.000.

Shahab mengatakan bahwa skala 1:50.000 ini terlalu kecil karena banyak perencanaan membutuhkan peta dengan skala yang lebih besar lagi. Ia mencontohkan pembuatan peta perencanaan tata ruang yang rinci maupun bagi kebutuhan sertifikasi dalam program agraria, yang keduanya membutuhkan peta dengan skala paling tidak 1:5.000. Bahkan skala yang lebih besar lagi, 1:2.500 atau bahkan 1:1.000, diperlukan bagi pembuatan peta desa misalnya.

KSP mendorong semua pihak, terutama 19 kementerian dan lembaga negara yang terrlibat, untuk menyiapkan peta-peta tematik yang didasarkan atas informasi geospasial dari BIG. Peta tematik ini dalam teorinya harus dapat diakses melalui Geoportal BIG, tetapi sampai kini pertukaran informasi ini belum dapat berlangsung. Lembaga-lembaga negara ini masih terhalang oleh  adanya kebijakan mengenai pendapatan negara bukan pajak, yang melarang pemberian data tanpa biaya. Sejumlah data pun dianggap rahasia dan tidak dapat dibeberkan kepada khalayak.

Meskipun demikian, pada pertengahan bulah Agustus yang lalu, informasi geospasial, atau peta rupabumi Indonesia sudah dapat diakses umum melalui portal yang dikelola BIG ini. Menurut Adi Rusmanto, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, hal ini dimungkinkan setelah Kementerian Keuangan menyetujui usul Big untuk menerapkan nilai “nol rupiah” pada data tersebut.

Tingkat kesulitan yang tinggi dalam menghasilkan sebuah peta saja pada tingkat nasional, kini telah membuat BIG mengubah pendekatannya dan fokus pada pemetaan satu daerah saja dahulu, dimulai dengan daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi, kebakaran hutan yang terbanyak, atau di mana banyak terjadi konflik lahan.

BIG mulai dengan memetakan daerah Kalimantan, kemudian diikuti oleh Sumatera dan Sulawesi. Pada tahap selanjutnya adalah Papua dan Maluku sementara Jawa sampai dengan Nusa Tenggara Timur adalah daerah-daerah terakhir yang akan dipetakan, menurut Portal Satu Peta Indonesia.

“Konflik-konflik dalam penentuan batas daerah, dan pemetaan tematik sulit untuk diselesaikan karena adanya ego sektoral yang kuat. Dalam pemetaan tematik,  hak tanah ulayat juga belum tertampung dan peta desa masih terlalu minim dan sporadis di beberapa daerah saja,” kata Nurwadjedi pada Kompas pertengahan bulan ini.

Dengan adanya akses publik kepada produk-produk yang dihasilkan di bawah KSP, termasuk peta dengan delineasi tapal batas konsesi yang jelas, masyarakat akan dapat membantu mengawasi dan memonitor perizinan dan penggunaan sumber daya alam.

Adanya peta tunggal pada tingkat daerah dan nasional juga akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai perusahaan mana yang memperlihatkan kemajuan positif dalam mengelola hutan maupun perkebunan secara berkelanjutan dan mana yang tidak. Hal ini akan mendorong keseluruhan industri untuk menggapai standar keberlanjutan yang lebih tinggi.

Share This