Mungkin banyak yang belum pernah mendengar nama Tanjung Jabung Barat, namun kabupaten di Propinsi Riau ini telah merintis pendekatan inovatif yang membantu petani kecil terutama di sektor kelapa sawit, mengatasi permasalahan legalitas tanah mereka, suatu prasyarat penting dalam menuju kepada kelapa sawit yang berkelanjutan.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DM PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah semenjak pertengahan Mei lalu menyediakan pelayanan keliling untuk menjangkau petani kecil, untuk mendata mereka dan membantu mereka mengatasi masalah legalitas lahan perkebunan mereka,
Pelayanan ini diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Yayasan Setara Jambi dan Inisiatif Dagan Hijau (IDH) Indonesia.
“Sebetulnya pelayanan keliling ini adalah strategi untuk menjangkau lebih luas petani-petani yang ada didesa-desa. Sebelum pelayanan keliling ini dilakukan, sejak tahun 2017 pelayanan dilakukan dikantor DPM-PTSP Tanjab Barat,” Rukaiyah yang mengepalai Yayasan Setara Jambi mengatakan kepada The Palm Scribe dalam sebuah wawancara tertulisnya.
Menurutnya, pelayanan keliling ini pertama kalinya diadakan di pertengahan bulan Mei 2018 di kecematan Renah Mendaluh dan akan terus diadakan bergilir mengunjungi kecamatan lainnya di Tanjung Jabung Barat. Pelayanan akan diadakan di kecamatan Tungkal Ulu di bulan Juli ini.
Pelayanan mencakup sosialisasi prosedur pengajuan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sebuah dokumen legal yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, akses ke pembiayaan, infrastructure dan praktik bertanam yang baik dan banyak lagi.
Ia paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam, demikian menurut peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013.
Pelayanan keliling juga menerima berkas yang diajukan petani, hingga pemberian STDB yang sudah selesai diterbitkan. Penerbitan STDB memang ada prosedur yaitu verifikasi data petani, verifikasi data kebun petani, verifikasi lapangan untuk kebun petani (Sample), sehingga dalam pelayanan keliling verifikasi tidak dilakukan. Namun verifikasi dilakukan setelah data diterima oleh tim DPM-PTSP.
“Ini adalah terobosan untuk industri kelapa sawit di Indonesia,” ujar Fitrian Ardiansyah, Direktur IDH Indonesia, dengan menambahkan bahwa pelayanan inovatif ini sangat membantu dalam pencapaian kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Layanan gratis keliling STDB ini akan sangat membantu para petani swadaya khususnya dalam mengurus perizinan STDB sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi ISPO/RSPO/ISCC maupun faktor penting untuk upaya ketelusuran (traceability) sawit,” imbuhnya. Ia mengacu kepada beberapa skema sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan the International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).
Masalah legalitas lahan diketahui merupakan salah satu rintangan utama dalam usaha Indonesia untuk menuju kepada pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang kelapa sawit.
Kepala DPM PTSP Tanjung Jabung Barat, H. Yan Ery belum dapat dihubungi sampai sekarang untuk konfirmasi namun di laman kantornya, ia dikutip mengatkan: ““Kami siap membantu para petani kelapa sawit, baik itu swadaya dan plasma, yang akan mengurus STDBnya. Karena STDB itu nantinya bukan sekedar legalitas, namun juga sebagai alat untuk membangun performa petani swadaya menuju Minyak Sawit
Dalam kerjasama ini Yayasan Setara Jambi menyediakan data menbenai petani dan kebun mereka yang telah dikumpulkannya dalam beberapa tahun ini.
“Yayasan Setara terlibat dalam penyediaan data-data petani, dan pihak Setara juga yang akan memastikan bahwa data dan kebun petani tersebut adalah benar milik pengaju, dan benar juga bahwa lahan petani tersebut berada di wilayah APL (arel Penggunaan Lain).,” ujar Rukaiyah.
Ia menambahkan bahwa Setara juga membantu petani dalam melakukan pemetaan lahan secara polygon. Pendataan petani dilakukan secara online menggunakan android, dan data tersebut dapat diakses lansung oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Rukaiyah mengatakan bahwa sepengetahuannya, pelayan kelililing seperti ini adalah pertama kalinya di Indonesia.
“Untuk STDB petani swadaya sawit, ini adalah yang pertama di Indonesia. Strategi berkeliling juga adalah cara baru yang inovatif untuk menjangkau petani-petani,” demikian katanya.
Ardiansyah mengatakan bahwa sudah ada beberapa daerah lainnya yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti langkan Tanjung Jabung Barat ini.
“Seharusnya dapat direplikasi oleh kabupaten yang lain, guna mempercepat program legalisasi asset petani di Indonesia, termasuk petani swadaya sawit,” Rukaiyah menambahkan.
Kepemilikan STDB akan membukan pintu bagi berbagai kemudahan bagi petani, termasuk pembiayaan, bantuan teknis maupun organisatoris, dan juga serttifikasi
Rukaiyah smengatakan bahwa setelah pelayanan keliling ini mengunjungi semua kecamatan di Tanjung Jabung Bartat, pelayanannya akan kemudian diserahkan kepada kecamatan dan petani akan dapat mengurus langsung STDB di kecamatan.
“Tahun 2019, pelayanan akan dilakukan langsung di Kecamatan dan dilakukan secara Online. Pemkab sedang mempersiapkan perangkat server,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan ini tidak hanya terbatas bagi sektor kelapa sawi tetapi juga bagi komoditas lainnya.
“karena saat ini sawit jadi prioritas utama, dan petani swadaya juga penting untuk mengimplementasikan minyak sawit berkelanjutan, maka pelayanan ini diprioritaskan pada kelapa sawit,”demikian Rukaiyah.
Petani kecil mengelola sekitar 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, negeri produsen kelapa sawit terbesar didunia. Indonesia dan produsen kedua terbesar didunia, yaitu Malaysia, memasok sekitar 85 persen minyak kelapa sawit dunia.