The Palm Scribe

Industri Sawit Indonesia Perlu Lembaga Nasional Khusus

Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi perekonomian negara serta peran besarnya dalam memerangi kemiskinan, beberapa praktisi dan pemerhati kelapa sawit mengatakan Indonesia sebaiknya memiliki sebuah lembaga khusus yang mengatur industri ini pada skala nasional.

“Saya setuju jika punya kelembagaan tersendiri untuk mengurusi sawit,” ujar Marselinus Andry, Ketua Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Marselinus juga mengatakan bahwa kelembagaan ini harus diisi oleh orang orang yang benar-benar paham mengenai industri kelapa sawit serta harus didukung juga oleh kewenangan yang otoritasnya bersifat lintas kementrian.

Pada saat ini industri sawit telah melibatkan berapa kementrian dan lembaga yang masing masing dapat mengeluarkan regulasi mereka sendiri. Kementerian pertanian untuk budidaya kelapa sawitnya, kementerian industri untuk produksi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya, serta kementerian perdagangan untuk perdagangannya.

Kementerian luar negeri bersama kementrian perdagangan juga terlibat dalam promosi ke luar negeri serta advokasi sawit. Hadir juga kementerian keuangan dalam penganggaran biaya subsidi, cukai dsb. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlibat dalam perlindungan lingkungan dan hutan, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga terlibat. Belum lagi pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kotamadya dan propinsi, serta beberapa badan terkait seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Marselinus mengatakan, lembaga khusus nasional ini juga semakin penting posisinya bila dikaitkan dengan moratorium yang dikeluarkan presiden pada bulan September 2018. “Dalam moratorium tersebut, mereka yang selama ini mengurusi sawit, justru disuruh untuk melakukan evaluasi,” ujarnya menunjuk kepada berbagai kementerian terkait yang disebut dalam inpres moratorium tersebut.

Agus P. Sari, Chief Executive Officer PT Bentang Alam Indonesia (Landscape Indonesia) membandingkan pentingnya peran minyak kelapa sawit dengan peran minyak dan gas bumi yang selama beberapa dekade merupakan penyumbang utama devisa negara,

“Saya mencoba menarik analogi yang paralel dengan minyak dan gas bumi (Migas)…. Nah untuk Migas saja ada dirjennya sendiri di kementrian ESDM dengan alokasi dana yang lumayan besar, dan dengan ekosistem kelembagaan yang juga cukup lengkap,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa minyak kelapa sawit yang nilai ekspornya pada tahun 2015 sempat melampaui nilai ekspor migas, justru tidak terfasilitasi, imbuhnya.

“Sawit ‘hanya’ diberikan kekuatan selevel direktur di kementerian pertanian, dibawah direktorar jendral perkebunan, dengan budget yang pas-pasan,” tambah Agus.

Namun Agus belum dapat mengatakan apakah diperlukan kelembagaan setingkat menteri. Ia hanya mengatakan bahwa mungkin yang paling realistik adalah mengangkat direktur jendral untuk persawitan di kementerian pertanian dan dengan didampingi oleh ekosistem yang lebih kuat di luar kementerian, misalnya dengan lembaga semacam Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Mungkin ada manfaatnya untuk membuat Badan Koordinasi Kelapa Sawit ya,“ sambungnya, walaupun Ia juga menambahkan bahwa fungsi ini sebenarnya secara de facto sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Joko Sulistiono juga mengatakan bahwa arah pengembangan industri sawit nasional perlu dikelola karena membuat regulasi saja tidak cukup, apalagi ketika berbagai regulasi tadi ada dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga.

“Dibutuhkan dirijen untuk menyatukan tujuan dan mengharmonisasikan irama sehingga menjadi konser yang enak ditonton dan didengar,” ujar Joko dalam tulisannya mengenai arah pengembangan industri sawit indonesia yang diunggah di laman resmi GAPKI bulan lalu. Ia mengatakan bahwa pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral masih kuat.

“Mungkin diperlukan semacan badan yang secara khusus mengelola kebijakan, membuat peta jalan, menjabarkan program dan mengevaluasi capaian sehingga regulasi tadi menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Indonesia menghasilkan ekspor sebesar 34,71 juta ton CPO dan produk turunannya senilai $20.54 milyar di tahun 2018. Angka ini merupakan kenaikan sebesar delapan persen dari volume ekspor di tahun sebelumnya, tetapi karena lemahnya harga komoditas sawit tersebut, mencerminkan penurunan 11 persen dalam nilai dibandingkan dengan tahun 2017.

Beberapa pejabat senior pemerintah telah mengatakan bahwa sektor sawit mampu menyerap lebih dari 17,5 juta orang tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung, dan menciptakan kesejahteraan bagi 2,3 juta petani kecil.

Share This