Komisi etika periklanan Perancis (Jury de Deontologie Publicitaire/JDP) telah memenangkan pemerintah Indonesia dalam kasus gugatan atas iklan minyak kelapa sawit Indonesia di Lyon, Prancis, demikian Kementerian Perdagangan mengatakan.

Ilustrasi

Dalam sebuah rilis pers bertanggal Selasa (26/6), Kementerian Perdagangan mengatakan kesimpulan komisi tersebut, yang mengatakan iklan minyak kelapa sawit Indonesia yang dipublikasikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lyon tidaklah melanggar aturan, diputuskan pada tanggal 15 Juni 2018.

“Hasil keputusan JDP adalah kemenangan legal bagi Indonesia karena keputusan JDP tidak memenuhi keluhan Pelapor, yang menganggap iklan ITPC Lyon tidak benar dan tidak berdasar,” Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, dikutip dalam rilis pers tersebut.

Dengan memenangkan gugatan ini, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan citra minyak kelapa sawit Indonesia sebagai produk yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.

Namun, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengingatkan, dalam rilis yang sama, agar tetap waspada mengawal minyak kelapa sawit Indonesia. 

“Indonesia masih harus tetap bersiap atas langkah-langkah yang mungkin diambil Uni Eropa untuk mencegah kembali masuknya minyak kelapa sawit ke pasar Eropa,” ungkap Enggartiasto. 

Iklan yang dipublikasikan ITPC Lyon pada bulan November 2017 itu menyatakan bahwa “L’huile de palme Indonésienne est plus durable et plus écologique” (Minyak kelapa sawit Indonesia lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan). Iklan tersebut kemudian diadukan ke JDP, walaupun rilis kementerian perdagangan tidak mengidentifikasi pelapornya.

Iklan berbentuk poster tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen di Lyon tentang kemajuan sektor minyak kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan dan lebih hijau.

Dalam sesi dengar pendapat mengenai kasus ini di JDP pada tanggal 1 Juni 2018, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Pradnyawati. Dan beranggotakan perwakilan KBRI di Paris, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Kesimpulan dari keputusan JDP adalah pertama, secara garis besar JDP mengakui data dan dokumen yang disampaikan oleh ITPC Lyon selama pemeriksaan menunjukkan adanya evolusi undang-undang dan sertifikasi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Hal ini mengarah pada produksi minyak kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Meskipun begitu, informasi tersebut memang tidak dicantumkan dengan jelas dalam iklan. 

Kedua, aduan Pelapor tidak menjadi bagian dari keputusan JDP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa JDP menyetujui secara substantif bahwa iklan ITPC Lyon tidak menyalahi aturan penggunaan terminologi pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

“Kuasa hukum Pemerintah Indonesia melihat bahwa JDP tidak menganggap iklan tersebut menyesatkan atau tidak benar, seperti yang dituduhkan oleh Pelapor. Dalam hal ini, JDP tidak menolak substansi atau isi iklan tersebut,”Nurwan menambahkan. 

Namun, JDP juga memutuskan bahwa pengiklan harus menunjukkan dalam iklan bagaimana kegiatan atau produknya memiliki kualitas yang diklaim. Jika penjelasan dibutuhkan, maka harus jelas, dapat dibaca atau didengar, dan harus memenuhi persyaratan penyebutan rekomendasi sesuai otoritas periklanan Perancis (de l’Authorite de regulation professionnelle de la publicite/ARPP).

Setelah keputusan dibacakan, Pelapor dan Terlapor diberi waktu 15 hari kerja mulai tanggal 15 Juni 2018 untuk mengajukan banding sebelum keputusan tersebut dipublikasikan di situs JDP. 

JDP menerima pengaduan atas ikaln ITPC Lyon tersebut pada 25 November 2017 dan bersurat kepada ITPC Lyon pada 8 Desember 2017 untuk meminta mengumpulkan data yang mendukung klaim bahwa minyak kelapa sawit Indonesia lebih berkelanjutan dan lebih ekologis. Surat tersebut direspons pada 9 Januari 2018 dan ITPC Lyon mengirimkan data yang diminta JDP.

Sementara itu karena kebijakan reposisi kantor-kantor perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri yang diterapkan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, kantor ITPC Lyon resmi ditutup pada 1 Mei 2018 dan segera ditransfer ke Istanbul, Turki. Oleh karenanya maka, kasus diselesaikan oleh Kemendag RI, KBRI Paris, dan kuasa hukum Pemerintah Indonesia.

 hingga akhirnya dimenangkan Pemerintah Indonesia. 

 Ditengah gencarnya serangan terhadap kelapa sawit, termasuk dari Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia terus berjuang melawan deforestasi dan pemanasan global, salah satunya dengan cara mendukung produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dibentuk tahun 2004 dan berperan mendefinisikan minyak kelapa sawit lestari serta mendefinisikan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit (certified sustainable palm oil/CSPO). Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan sertifikasi ISPO, yang juga menjadi upaya mengawasi produksi dengan lebih baik. Sertifikasi ISPO ini melengkapi panel praktik manajemen yang baik, seperti Praktik Pertanian yang Baik, Cara Pembuatan yang Baik, Standar ISO 9001, 14000, 2600 dan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Share This