The Palm Scribe

Ilmuwan: Keberlanjutan Sudah Menjadi Bagian dari Konstitusi

Bagi perekonomian Indonesia, tidak ada pilihan selain melaksanakan keberkelanjutan yang sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan seperti tertera dalam amandemen ke-empat Undang Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002, seorang ilmuwan mengingatkan.

“Jika kita membuka ayat-ayat reformasi, di pasal 33 ayat empat dari amandemen ke-empat Undang Undang Dasar, jelas sekali tertera bahwa keberlanjutan ini sudah menjadi bagian dari Undang Undang Dasar kita,” jelas Heri Purnomo, ilmuwan mengenai petani kecil dan Hutan Masyarakat dari Center for International Forestry Research (CIFOR) menerangkan dalama sebuah dialog kebijakan berjudul ”Menuju Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia: Merekonsiliasi Pembangunan Ekonomi dan Konservasi Hutan,” di Jakarta baru-baru ini.

Ia mengatakan bahwa berbicara mengenai kelapa sawit berkelanjutan bukan hanya karena pesan dari Uni Eropa, misalnya, namun seharusnya karena hal ini sudah dipersyaratkan dalam amandemen Undang Undang Dasar tersebut.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” demikian bunyi ayat empat, pasal 33 dari amandemen Undang Undang Dasar 1945.

Heri mengatakan bahwa bila Indonesia ingin memiliki ekonomi yang hebat, maka harus berkelanjutan. “Keberlanjutan ini seharusnya sekarang,” imbuhnya.

Namun Ia juga mengakui bahwa masih banyak yang harus dikerjakan di sektor kelapa sawit, terutama meningkatkan produktivitas kebun yang sekarang masih sangat rendah, utamanya di perkebunan yang dikelola oleh petani kecil yang kini mengurusi sekitar 40 persen dari perkebunan yang ada di Indonesia.

“Tanah kita juga cukup luas untuk kelapa sawit yang ditanam di tanah gambut dalam, untuk secara bertahap dicarikan tempat lain,” jelas Heri dengan menambahkan bahwa Indonesia kini juga tengah melaksanakan reformasi agraria. Ia mengatakan bahwa sebenarnya terdapat banyak program-program baik yang diluncurkan presiden namun permasalahannya adalah Indonesia kadang tidak transparan dan akibatnya, program baik tersebut tidak diketahui atau malah orang tidak mempercayai adanya program-program tersebut. Jika saja pemerintah mau transparan, berbagai kemajuan yang sudah dicapai atau sedang dicapai, akan lebih dipercayai dunia.

Heri mencontohkan bahwa sebenarnya kementerian Lingkungan dan Kehutanan sudah mau mengakui bahwa memang deforestasi masih ada, walaupun sudah jauh berkurang dari masa-masa sebelumnya. Akan tetapi, di pihak lain, banyak pejabat pemerintah yang justru mengatakan bahwa tidak terjadi deforestasi di Indonesia. Hal seperti ini, menurut Heri, membuat pernyataan-pernyataan Indonesia secara keseluruhan kurang kredibel.

 

 

Share This