The Palm Scribe

IKI Rekomendasikan Penundaan B40

Indeks Komoditas Indonesia (IKI) merekomendasikan agar pemerintah menunda dulu rencananya untuk melaksanakan program B40 pada tahun 2021 dengan mengatakan bahwa nampaknya baik infrastruktur maupun konsumen belum akan siap.

biodiesel b40 ilustrasi
foto: oneVillageInitiative on flickr

“IKI menilai ambisi pemerintah yang ingin melaksanakan program B40 pada tahun 2021 tidak sepenuhnya tepat. Hal ini memiliki kesan pemerintah terburu-buru dan tidak mempertimbangkan terkait dengan kesiapan infrastruktur dan konsumen,” IKI mengatakan dalam laporan IKI Indonesia Palm Oil Report terakhirnya.

Perusahaan penerbit indeks ini mengatakan bahwa pelaksanaan B30, yang mulai diterapkan awal tahun ini, masih banyak menghadapi tantangan, seperti masalah angkutan yang belum memadai, kapasitas penyimpanan masih yang terbatas, maupun produksi biodiesel yang juga masih terbatas.

Pemerintah sudah mulai melaksanakan uji coba B40 dan menargetkan akan mengimplementasikan program B40 ini pada tahun 2021.  Program ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan Minyak Mentah Kelapa Sawitr (CPO) di dalam negeri untuk meringankan ketergantungan pada ekspor CPO mengingat betapa fluktuatifnya pasar CPO global.

Jika program mandatory B40 dijalankan, diperkirakan penggunaan biodiesel di dalam negeri akan meningkat mencapai 15,9 juta kiloliter. Penggunaan biodiesel dibawah program B30 diperkirakan mencapai 9.6 juta kiloliter.

IKI juga mengatakan bahwa perlu dilihat terlebih dahulu kemampuan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam memberikan insentif untuk B30.

“Hitungan kasar besaran insentif untuk B30 sebesar Rp19 triliun. Insentif ini sangat besar jika dibandingkan dengan pemasukan BPDPKS saat ini dan saldo yang masih ada sekitar Rp18 triliun,” demikian IKI dalam laporannya.

Baca juga: Industri Ingin Standar Terminologi dan Mutu Bagi Bahan Bakar Biohidrokarbon

Dana yang dikelola BPDPKS dikumpulkan dari tariff pungutan terhadap ekspor CPO yang besarnya fluktuatif, tergantung pada harga CPO yang berlaku. Tahun 2019 pungutan bahkan sempat tidak diberlakukan karena harga CPO berada dibawah harga ambang batas pengenaan pungutan, yaitu $570 per ton.

“IKI belum melihat langkah BPDPKS untuk mengantisipasi besarnya insentif biodiesel untuk program B30 maupun program B40 yang rencananya akan dijalankan tahun 2021,” demikian dikatakan dalam laporan IKI tersebut.

Di sisi lain, penyaluran insentif BPDPKS tidak hanya untuk program biodiesel, akan tetapi ada program-program lain yang juga harus diberikan insentif seperti program peremajaan sawit, program riset, pengembangan sumber daya manusia dan promosi.

Walaupun mengakui bahwa pemberian insentif bagi produsen biodiesel penting, IKI juga menilai bahwa skema pemberian insentifnya perlu diubah. “Pemberian insentif ke depan khususnya untuk program biodiesel diberikan insentif maksimal jika harga HIP (Harga Indeks Pasar) solar dan HIP biodiesel terlalu besar,” katanya.

IKI juga menilai bahwa sistem pungutan juga perlu dievaluasi untuk mendorong pemasukan BPDPKS dan mendukung wacana yang sedang berkembang terkait dengan skema pungutan, yaitu meniadakan Bea Keluar (BK) namun mengubah tariff pungutan ekspor menjadi tariff progressif. Selama ini pemasukan dari Bea Keluar masuk ke kas negara, dan tidak ke kas BPDPKS.

IKI merekomendasikan agar pelaksanaan B40 sebaiknya baru dilakukan setelah ada kesiapan insfrastruktur penunjang serta kesiapan dan strategi BPDPKS dalam pemberilan insentif bagi biodiesel ini.

“Dalam kondisi seperti ini, IKI merekomendasikan bahwa implementasi program B40 idealnya dilaksanakan pada tahun 2023 atau 3 tahun setelah implementasi program B30’” demikian diusulkan IKI.

Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Share This