The Palm Scribe

ICBE 2018: Pembangunan Wilayah Konservasi untuk Seluruh Papua

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua, Minggu (7/10/2018) dalam acara pembukaan International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE), di Manokwari.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Noak Kapisa.

ICBE 2018

Dengan nota ini, dua provinsi tersebut akan bekerja sama membangun wilayah masing-masing untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di Tanah Papua.

“Kami akan mengembangkan perekonomian wilayah yang berbasis pada potensi kampung-kampung sesuai dengan konteks pada pengetahuan lokal,” kata Noak Kapisa di depan sekitar seribu peserta konferensi dari 11 negara.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan; pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi hijau (green growth) dan biru (blue growth); perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan mengedepankan keberpihakan hak masyarakat adat; penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan berwibawa; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (aparatur, masyarakat adat dan lembaga pendidikan formal) untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Kesepakatan ini merupakan langkah penting bagi kedua provinsi yang menyimpan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati begitu besar, tapi menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, deforestasi, perubahan fungsi lahan, konflik tenurial, dan sebagainya.

Tantangan ini muncul setelah para investor diundang masuk ke kawasan. Banyak perusahaan pengolah hasil hutan, tambang batu bara, tembaga, gas dan emas, dan perkebunan kelapa sawit, sagu, juga jagung beroperasi di sana.

“Kerja sama itu sangat baik, karena merefleksikan komitmen pemerintah provinsi pada konservasi. Tapi komitmen itu perlu diikuti aksi nyata dengan pembuatan kebijakan ekonomi yang sustainable,” kata Lukas Laksono Adhyakso, Direktur Konservasi WWF.

Menurut Lukas, pemerintah provinsi perlu segera membuat aturan pembenahan tata guna lahan, misalnya dengan merevisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah. Di sisi lain, pemerintah harus tetap menjaga iklim investasi. “Perizinan diberikan dengan kriteria yang jelas agar pembangunan bisa lestari,” kata Lukas.

Pembuatan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan memang ditunggu banyak pihak. Sejak provinsi Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi pada 19 Oktober 2015, belum ada landasan hukum dan peraturan teknis yang mendukung klaim tersebut. Pemerintah Papua Baru baru saja menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (raperdasus) Konservasi ke DPRD. Tapi belum jelas kapan pembahasan akan dilakukan.

Share This