Mahendra Siregar, Direktur Eksekutif Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) mengaku saat ini lembaganya menghadapi tugas yang tidak mudah dalam mengembangkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan serta dalam meningkatkan penerimaan minyak sawit ini di dalam negeri maupun di dunia internasional.
“Banyak kepentingan yang tidak sejalan dengan apa yang kita dorong dan menyebabkan kondisi yang kita hadapi semakin sulit,” ucapnya, merujuk kepada kampanye negatif terhadap komoditas kelapa sawit yang banyak menghantam komoditi ini beberapa tahun belakangan ini.
Siregar berpendapat diperlukan sebuah strategi terobosan dalam mengedukasi publik tentang industri kelapa sawit.
“Tantangannya adalah untuk mendorong suatu pemahaman tepat bahwa minyak sawit adalah minyak nabati yang paling berkelanjutan,” ujar Siregar kepada The Palm Scribe.
Dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya, industri minyak kelapa sawit adalah yang paling berat diatur dengan berbagai regulasi dan kriteria dengan tujuan memastikan keberlanjutan keseluruhan mata rantai pasokannya.
Menurutnya ada beberapa hal mendesak yang harus dilakukan untuk dapat memajukan industri sawit secara global.
“Pertama, mendorong sawit menjadi minyak nabati yang paling berkelanjutan. Kedua, menghadapi kondisi di pasar internasional yang seringkali merugikan kepentingan dari komoditi sawit ini terhadap stakeholder. Ketiga, memperluas keanggotaan CPOPC ini ke negara lain, dan keempat, mendorong kesejahteraan petani kecil,” jelas Siregar.
Permasalahan yang terkait petani kecil kelapa sawit memang sangat rumit, ini diakuinya, tetapi ia juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga banyak mengeluarkan kebijakan membantu petani seperti, menyegerakan penuntasan pemberian sertifikasi tanah bagi lahan petani yang tidak bermasalah. Pemerintah juga akan mengeluarkan sertifikasi tahan bagi lahan yang sudah lama di kerjakan namun berada dalam kawasan hutan misalnya.
Menurutnya, pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dengan menekankan ekstensifikasi dan bukan ekspansi perkebunan sawit. “Sekarang tidak lagi bicara tentang perluasan, tapi peningkatan produktivitas,” ucapnya.
Dirinya juga menilai memastikan keberlanjutan sektor sawit ini juga bukanlah tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan memerlukan komitmen dari semua pihak untuk membangun industri kelapa sawit.
“Secara kebijakan dan program pemerintah biasanya tidak konsisten, tapi sekarang semua konsisten karena program replanting ada dan menjadi prioritas semua; moratorium, upaya pembenahan lahan juga ada, jadi semua nyambung, bukan lagi hanya jargon,” jelas Siregar.
Meski ada usaha keras semua pemangku kepentingan dalam industri sawit dalam mencapai keberlanjutan, Mahendra tetap melihat adanya informasi negatif mengenai industri kelapa sawit yang mempengaruhi petani kecil secara langsung.
“Hal ini terjadi karena Eropa tidak memiliki sawit, tentu mereka memprioritaskan kepentingan dari produsen komoditas minyak nabati yang ada di sana,” ujarnya. Baginya, hal tersebut lumrah, sebab pada dasarnya setiap negara pasti ingin mencapai kepentingan nasionalnya; permasalahannya sekarang apabila ada yang melanggar peraturan internasional dan bersifat diskriminatif.
Menanggapi usulan perlunya sebuah badan khusus yang dapat dengan efektif mengkoordinir semua pemangku kepentingan dalam industri yang kini merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, Siregar menilai sudah cukup banyak organisasi yang berkecimpung di sektor ini.
Siregar menilai semua pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit di Indonesia, dimulai dari petani, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat madani, sudah cukut terwakili.
“Itu kan menunjukkan semua koordinasi sudah terwakili,” ucapnya sembari berpendapat pembentukan badan koordinasi khusus dalam industri kelapa sawit hanya akan mempersulit keadaan.
Siregar juga setuju bahwa komoditas kelapa sawit adalah senjata masa depan Indonesia, namun Indonesia harus bersiap dalam menghadapi tantangan yang pasti akan berbeda kedepannya.