The Palm Scribe

CPOPC Ajukan Keberatan Atas Rancangan Usulan Belgia Mengenai Minyak Sawit

Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) telah mengajukan keberatan atas sebuah rancangan proposal Belgia untuk melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku terbarukan biofuel, dan memperingatkan kemungkinan dampaknya pada perdagangan.

“CPOPC menegaskan bahwa rancangan peraturan larangan tersebut telah menutup mata atas kemajuan signifikan yang dibuat oleh negara-negara produsen minyak sawit dalam memenuhi skema sertifikasi untuk memastikan mata rantai yang handal dan berkelanjutan,” demikian sebuah rilis pers yang diterbitkan CPOPC pada akhir minggu lalu mengatakan.

Rilis tersebut juga mengingatkan Belgia “tentang peran utama minyak sawit dalam pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara tersebut dan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals(SDGs) oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).”

Sebuah draft Keputusan Kerajaan Belgia mengenai produk standar untuk bahan bakar transportasi dari sumber terbarukan mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Belgia ingin melarang penggunaan biofuel yang menyebabkan deforestasi besar dan Konversi Penggunaan Lahan Tak Langsung (ILUC) di pasaran Belgia. Keputusan itu mengutip antara lain penelitian oleh SIA Partners dan Cerulogy yang menyimpulkan bahwa minyak sawit dan minyak kedelai merupakan bahan mentah yang paling merusak lingkungan dalam hal emisi gas rumah kaca, ILUC dan deforestasi. 

“Bila Belgia bersikukuh untuk menerapkan peraturan tersebut, CPOPC berkeyakinan hal tersebut akan menjadi pertimbangan kuat bagi pemerintah negara anggota CPOPC untuk mengkaji sustainabilitas komoditas pertanian Belgia yang diimpor negara anggota CPOPC,” CPOPC memperingatkan dalam surat keberatan yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Belgia, dan beberapa pejabat tinggi Belgia serta salinannya dikirimkan kepada pejabat Uni Eropa terkait.

CPOPC, yang beranggotakan Indonesia dan Malaysia, dan sebentar lagi  akan juga bergabung Kolombia, Ghana, Honduras dan Papua Nugini, mengatakan bahwa proposal Belgia itu juga bertolak belakang dengan kebijakan pertanian UE (Common Agriculture Policy) yang mendukung budidaya minyak nabati untuk bahan bakar terbarukan yang menggunakan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan dan telah terbukti merusak lingkungan. Kerusakan gambut yang semakin memprihatinkan di Eropa juga disebabkan oleh kebijakan ini, imbuhnya.

“CPOPC menilai bahwa justifikasi larangan atas minyak sawit yang hanya berdasar pada klaim lingkungan, justru berlawanan dengan klaim peduli lingkungan oleh UE ketika mereka mendukung jenis-jenis minyak nabati lain sebagai pengganti minyak sawit. CPOPC menilai, UE dan beberapa negara anggota lainnya menggunakan lingkungan hanya sebagai dalih proteksionisme yang pada dasarnya juga mengecilkan perdagangan antara Belgia dan negara-negara produsen minyak sawit yang sudah berlangsung lama,” siaran per situ mengatakan.

Dewan juga meyakini pemberlakuan rancangan peraturan larangan oleh Kerajaan Belgia merupakan langkah mundur bukan hanya bagi hubungan antara ASEAN dan UE terkait komitmen internasional untuk perdagangan yang adil, tetapi juga bagi komitmen keberlanjutan yang telah dibuat ASEAN –EU melalui Kelompok Kerja Bersama / Joint Working Group (JWG) untuk Minyak Nabati.

“Sebagai mitra strategis, kedua pihak seharusnya memanfaatkan JWG untuk menetapkan definisi bersama minyak nabati berkelanjutan, termasuk untuk kedelai, kanola, dan bunga matahari, dengan menggunakan SDGs dari PBB sebagai tolak ukur dan menerapkan pendekatan menyeluruh atas lingkungan,” demikian dewan mengatakan.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Share This