JAKARTA – Suku bunga pinjaman yang tinggi adalah salah satu hambatan pengembangan produksi minyak kelapa sawit nasional. Pemerintah diminta membuat kebijakan yang dapat menjawab kendala ini. Demikian kesimpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mengutip hasi riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).
ILUSTRASI. Pekerja menata bibit kelapa sawit di sebuah perkebunan. (Foto: Wicaksono/The Palm Scribe)Hasil riset PAPSI yang diunggah GAPKI di laman resminya, menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas–baik melalui perbaikan kultur teknis (partially factor productivity) maupun melalui perbaikan varietas tanaman (total factor productivity)–merupakan kegiatan ekonomi padat modal (capital intensive) dan padat pengetahuan (knowledge intensive) yang memerlukan modal/kapital yang besar. Masalahnya di Indonesia saat ini biaya modal (tingkat suku bunga) begitu tinggi dan tidak kompetitif dibandingkan dengan di negara lain.
Tingkat suku bunga kredit di Indonesia masih di atas 10 persen, sementara di negara-negara ASEAN lainnya sudah di bawah 10 persen. Suku bunga kredit di Malaysia yang merupakan pesaing utama minyak sawit Indonesia bahkan sudah di bawah 5 persen.
Sementara hasil studi empiris menunjukkan penurunan tingkat suku bunga kredit di Indonesia sangat siginifikan meningkatkan produktivitas kebun sawit di Indonesia dan berdampak positif bagi pengembangan industri hulu dan hilir industri sawit Indonesia.
Dengan mengaitkan strategi pembangunan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan, khususnya kebijakan replanting yang sudah memasuki tahap mendesak saat ini, maka salah satu yang diperlukan saat ini adalah mendorong pemerintah membuat kebijakan untuk merangsang investasi sawit, baik di sektor hulu maupun hilir.
Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini ialah dengan mensinergikan dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDP Sawit) untuk membangun masa depan industri persawitan Indonesia. Salah satu keberhasilan BPDP saat ini adalah dalam pengembangan industri hilir, khususnya biodiesel. Indonesia sukses mencapai mandatori biodiesel B20 dan akan melangkah ke level yang lebih tinggi ke mandatori B30.
Sejalan dengan keberhasilan tersebut, maka pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit juga dapat merumuskan kebijakan pembangunan di investasi sawit, yakni dengan memberikan subsidi bunga, yang secara teknis dapat dirumuskan dengan pihak perbankan.
Arah pengembangan perkebunan kelapa sawit nasional saat ini dan di masa mendatang adalah mengejar produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 35 ton per hektare dengan rendemen minyak 26 persen (dikenal sebagai target 35-26), sehingga di masa mendatang bisa dicapai sekitar 9 ton minyak sawit untuk setiap hektare. Memerlukan perubahan strategi dan dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif serta gerakan bersama seluruh pemangku amanah perkebunan kelapa sawit nasional.
Cara pertama adalah melalui peningkatan produktivitas parsial (partial factor productivity) kebun sawit (termasuk PKS) pada tanaman menghasilkan. Cara kedua adalah melalui penggunaan benih yang lebih unggul pada saat replanting.
Salah satu dukungan kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan investasi, baik di sektor hulu maupun hilir. Sebagian besar perkebunan rakyat sudah melewati usia produktif 25 tahun, dan sudah saatnya untuk diremajakan.