The Palm Scribe

BPD-PKS Mendapat Direktur Utama Baru

Mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Abdurachman, telah dilantik menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggantikan Dono Bustami.

ilustrasi perkebunan kelapa sawit terhadap dirut BPDPKS
Perkebunan Kelapa Sawit. Foto: glennhurowitz dari Flickr

Eddy dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta tanggal 2 Maret 2020, demikian siaran pers kementerian keuangan yang diunggah pada laman resmi kementerian mengatakan.

“Saya harap Saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan,” Sri Mulyani mengatakan ketika melantik Eddy.

BPDPKS adalah Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia. Dana diperoleh dari pungutan atas ekspor Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) dan produk turunannya.

“Saat ini harga CPO di atas $750 per ton dan telah dikenakan pungutan kembali karena harga sudah di atas batas,” Sri Mulyani mengatakan. Ia juga juga mengingatkan “perlu diwaspadai, pelemahan ekonomi dunia sebagai dampak perkembangan virus novel corona terhadap permintaan CPO dunia, dalam hal ini Tiongkok sebagai importir terbesar kedua dari CPO kita”, imbuh menteri.

Harga referensi produk CPO untuk penetapan bea keluar (BK) periode Maret 2020 adalah $786,63 per ton, atau menurun 6,32 persen dari periode Februari 2020. Dengan harga referensi tersebut, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar $3 per ton.

Sri Mulyani berpesan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan dana BPDPKS adalah program peremajaan tanaman.

“Sesuai arahan Presiden, program peremajaan harus dilakukan untuk 500 ribu HA dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus,” jelasnya dengan menambahkan harapannya bahwa proses peremajaan dapat dipercepat dengan dukungan berbagai pihak.

“Percepatan peremajaan akan dapat meningkatkan produktivitas kebun dan meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan peremajaan juga akan menjaga ketersediaan bahan baku biodiesel (B30) dengan harga yang lebih murah. Selain itu, juga dapat meningkatkan pasokan pengembangan energi lanjutan B30 menjadi green diesel, green gasoline dan green fuel untuk menuju kemandirian energi nasional”, tutup Menkeu.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Industri perhutanan? Kunjungi The Forest Scribe.
Share This