Kompas, 7 Desember 2018

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto pada Kamis (6 Desember) berpendapat, kebijakan baru terkait pungutan ekspor seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola dana perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi program peremajaan kelapa sawit rakyat. Peremajaan sawit rakyat swadaya dinilai rumit. Mayoritas petani menghadapi problem soal keabsahan administrasi kepemilikan lahan. Rata-rata lahan petani swadaya tidak mengantongi sertifikat. Padahal, keabsahan status lahan mendasari segenap syarat mengakses dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Share This